TEMPO.CO, Bandung - Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengaku menggunakan jasa dua orang alumni Institut Teknologi Bandung untuk menjadi pelobi luar negeri. Selain melobi, dua orang yang tidak disebutkan namanya itu bertugas menindaklanjuti kerja sama antara Pemerintah Kota Bandung dan pihak asing.
"Ada instrumen-instrumen yang tidak tersedia di dalam formasi birokrasi. Jadi saya minta tolong kepada orang-orang yang baik hati ini untuk membantu Bandung. Salah satu kekurangan kita adalah follow up kerja sama luar negeri. Follow up ini tidak bisa dengan cara berpikir PNS birokrasi hari ini, harus orang yang paham profesional," kata Ridwan Kamil di Hotel Santika, Jalan Sumatera, Kota Bandung, Jumat, 29 April 2016.
Ridwan Kamil memastikan, meski bekerja untuk kepentingan pemerintah, dua orang tersebut tidak dibayar menggunakan duit anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dua orang pelobi tersebut dibayar sesuai dengan hasil kerja mereka. "Dibayar dari uang operasional wali kota. Nilainya variatif. Hitungannya per bulan nagih berapa, apa saja yang sudah dikeluarkan," tuturnya.
Ridwan Kamil menolak dua alumni Institut Teknologi Bandung, yang direkrutnya sebagai pelobi hubungan kerja sama luar negeri, menjadi penyedia jasa broker diplomasi, seperti Pereira dari Pereira International PTE LTD. Pereira sempat membuat heboh ihwal pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama akhir 2015.
"Kalau itu (Pereira) kan minta duit dari jasanya. Kalau ini saya yang minta dia menjadi orang yang rutin mem-follow up apa-apa yang sudah saya rintis, jadi bukan calo. Dengan dua orang ini, semua yang saya rintis terkontrol komunikasinya," ucapnya.
Agar terkesan tidak seperti broker, Ridwan Kamil menamakan dua orang tersebut sebagai Duta Besar Kota Bandung. Pria lulusan University of California, Berkeley, Amerika Serikat, ini pun mengakui hasil kinerja dua orang tersebut cukup sukses untuk membawa investasi-investasi dari luar negeri.
"Komunikasi dengan luar negeri dua sampai tiga kali lebih cepat, lebih lancar. Saya kasih judul duta besar. Sebab, ke mana-mana mereka memberi pesan positif dari Bandung dan memasarkan Kota Bandung," katanya.
Sebenarnya, Ridwan Kamil ingin merekrut dua orang tersebut menjadi bagian dari Pemkot Bandung melalui sistem Ppgawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja (P3K). Namun sistem tersebut belum bisa diwujudkan karena masih menunggu penetapan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.
"Kalau P3K ada, saya akan meng-hire orang-orang profesional non-PNS untuk mengisi pos-pos yang tidak mungkin dilakukan PNS hari ini. Jadi, selama dalam Undang-Undang ASN belum ada, saya berimprovisasi sendiri. Makanya keluar uang pribadi hanya untuk memastikan kelancaran itu," ujarnya.
PUTRA PRIMA PERDANA
