Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPK Tetapkan Bupati Nganjuk Tersangka Korupsi

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (ketiga kiri) berfoto selfie menggunakan kamera drone di depan lokasi longsoran obyek wisata air terjun Sedudo, di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan, Nganjuk, Jawa Timur, 22 Juli 2015. Air terjun Sedudo memiliki ketinggian sekitar 105 meter 1.438 meter dpl, diatas permukaan air laut. TEMPO/Imam Sukamto
Bupati Nganjuk Taufiqurrahman (ketiga kiri) berfoto selfie menggunakan kamera drone di depan lokasi longsoran obyek wisata air terjun Sedudo, di Desa Ngliman Kecamatan Sawahan, Nganjuk, Jawa Timur, 22 Juli 2015. Air terjun Sedudo memiliki ketinggian sekitar 105 meter 1.438 meter dpl, diatas permukaan air laut. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo menuturkan, pihaknya telah meningkatkan status Bupati Nganjuk Taufiqurrahman sebagai tersangka. Penetapan itu menyusul penggeledahan yang dilakukan KPK di kantor Bupati dan dan istrinya Ita Triwibawati yang merupakan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang.

“Tersangka Bupati Nganjuk,” ucap Agus Rahardjo kepada Tempo, Selasa, 6 Desember 2016.

Sebelumnya Agus juga memberikan keterangan bahwa pihaknya telah menggeledah ruang kerja Taufiqurrahman di kantor Bupati Nganjuk, Jalan Basuki Rachmat Nomor 1, Mangundikaran pada Senin, 5 Desember 2016 kemarin.

Sebagian penyidik KPK juga memeriksa kediaman Taufiqurrahman di Jalan Kartini, dan dalam waktu bersamaan, mereka juga mendatangi ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Ita Triwibawati yang tak lain adalah istri Taufiqurrahman.

“Betul (KPK menggeledah kantor bupati Nganjuk dan Sekda Jombang),” kata Agus Rahardjo. Sayangnya, Agus masih enggan menyebutkan perkara apa yang membelit suami-istri itu.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jombang Ita Triwibawati di lantai satu kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Senin siang hingga sore, 5 Desember 2016. Saat penggeledahan, Ita dan ajudan serta sejumlah stafnya berada di ruang kerja tersebut.

Sebanyak enam penyidik KPK menggeledah ruang kerja Ita selama hampir lima jam sejak pukul 13.00 hingga 17.00 WIB. Beberapa menit usai penggeledahan, Ita keluar dari ruang kerjanya dan memohon maaf pada masyarakat Jombang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Saya mohon maaf pada Bupati Jombang dan masyarakat Jombang dengan adanya ini,” katanya. Menurutnya, penggeledahan oleh KPK ini pasti akan membuat citra buruk Pemkab Jombang. “Mungkin ada kegaduhan sedikit dan kurang enak didengar,” ujar wanita berjilbab ini.

Ita tak menjelaskan persoalan sebenarnya dibalik penggeledahan yang dilakukan KPK. “Soal kegiatan-kegiatan (pembangunan) yang ada di Jombang,” ujar isteri dari Bupati Nganjuk Taufiqurahman ini.

Ita enggan menjelaskan apakah penggeledahan itu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan fisik di Jombang dan Nganjuk yang melibatkan suaminya dan perusahaan atau kelompok usaha milik keluarganya. “Kita lihat saja nanti,” ujarnya.

Pasangan suami isteri ini diduga melakukan tindak pidana korupsi atas proyek-proyek pembangunan fisik di Jombang dan Nganjuk. Keduanya memiliki beberapa perusahaan dan kelompok usaha yang memenangkan lelang proyek di dua daerah tersebut. Taufiqurahman sudah pernah diperiksa di kantor KPK di Jakarta beberapa waktu lalu.

DESTRIANITA|ISHOMUDDIN

CATATAN
Berita ini mengalami perbaikan pada Selasa, 6 Desember 2016, pukul 20.30 WIB, karena tersangka kasus dugaan suap ini adalah Bupati Nganjuk, sedangkan Sekda Jombang sebagai saksi. Demikian kesalahan ini diperbaiki dan mohon maaf atas kesalahan ini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

23 Agustus 2023

Ilustrasi korupsi. Shutterstock
Kejati Tetapkan Tersangka Baru Korupsi Dana Sekretariat DPRD Papua Barat

Kejati Papua Barat sebelumnya telah menahan FKM mantan Sekretaris DPR pada Kamis malam, 27 Juli 2023.


Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi (kiri) beserta staf, menunjukkan baju tahanan khusus koruptor di Jakarta, Senin (18/7). ANTARA/Puspa Perwitasari
Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.


Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Jalan Nangka, Tapos, Kota Depok, yang rencana pelebaran jalannya mangkrak dan menjerat mantan wali kota dua periode Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka korupsi, Rabu 29 Agustus 2018. Tempo/Irsyan
Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.


Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Ilustrasi pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dok. TEMPO/Fully Syafi;
Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.


Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Ilustrasi korupsi
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.


Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Wakil Ketua KPK Inspektur Jenderal Basaria Panjaitan dan Djarot Saiful Hidayat usai menghadiri penandatanganan komitmen bersama dalam rangka program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi di Balai Kota Jakarta, Rabu, 4 Oktober 2017. TEMPO/Larissa
Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.


OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen (tengah) dikawal petugas ketika terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, sebelum diberangkatkan ke Jakarta di Mapolda Sumut, Medan, Sumatera Utara, Rabu (13/9) malam. OK Arya Zulkarnaen bersama enam orang, diantaranya pejabat pemerintahan Batubara dan pengusaha tersebut terjaring OTT oleh KPK terkait pengurusan sejumlah proyek di Batubara. ANTARA FOTO
OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.


Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Tersangka Direktur Utama PT Mahkota Negara Marisi Matondang (tengah). TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.


Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

6 September 2017

Dok. TEMPO
Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.


Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

6 September 2017

Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan usai diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi penjualan aset PT PWU di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Surabaya, Jatim, 19 Oktober 2016. Dahlan Iskan yang menjabat sebagai Direktur Utama PT PWU tahun 2000-2010 diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan kasus dugaan korupsi penjualan aset Badan Usaha Milik daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, PT Panca Wira Usaha (PT PWU). ANTARA FOTO
Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Dahlan Iskan.