Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Gubernur DKI Sutiyoso mengatakan, ada indikasi yang jelas bahwa kawasan Pekan Raya Jakarta (PRJ) akan dikuasai pihak swasta. Penjelasan tentang kawasan yang sahamnya dimiliki Pemda DKI ini diungkap Sutiyoso, ketika menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD DKI 2003 di gedung dewan, Senin (20/1). Sutiyoso memberi contoh, banyak sekali daerah yang dikuasai pengelola swasta dalam waktu yang amat panjang. Seperti Hilton, misalnya, kalau tidak salah sampai 40 tahun. Kan lama-lama generasi kita tidak tahu lagi dan itu akan lepas, kata Sutiyoso saat dicegat wartawan usai acara tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, kawasan eks- Bandara Kemayoran termasuk arena Pekan Raya Jakarta dan kawasan Gelora Bung Karno Senayan, saat ini masih di bawah pengelolaan pemerintah pusat atau Sekretariat Negara (Setneg). Oleh karena itu, kata Sutiyoso, masalah pengelolaan aset-aset tersebut kepada Pemda DKI menjadi penting untuk menyelamatkan aset-aset tersebut tidak dikuasai sepenuhnya oleh pihak swasta. Di hadapan rapat paripurna itu, Sutiyoso juga menyatakan mendukung usul DPRD untuk membentuk tim gabungan antara eksekutif dengan dewan untuk tercapainya pengelolaan aset tersebut. Dengan melibatkan anggota dewan, kami juga bisa minta ke DPR RI untuk ikut membantu. Pasalnya, sampai saat ini Pemda DKI belum mengerti alasannya, kenapa belum diserahkan, kata dia. Dalam keterangan pers yang dikeluarkan asisten keuangan Sekda DKI, Rusdi Yusuf, Senin (20/1), saham Pemda DKI di arena PRJ seluas 44 hektar tersebut sangat kecil, yakni 13,125 persen saja. Menciutnya saham Pemda DKI ini, kata Biro Humas dan Protokol Pemda DKI, Muhayat, setelah pihak konsorsium Jepang atau Japan Development Consortium (JDC) ikut menanam saham dengan membangun sarana dan prasarana di arena PRJ tersebut. Kini, mereka memiliki 42,5 persen saham PRJ. Sisanya, katanya dimiliki swasta nasional, yakni PT. Jaya Nusa Pradana (JNP, gabungan saham Pemda DKI dan PT.Griya Nusa Pradana) sebesar 52,5 persen, dan Badan Pengelola Kawasan Kemayoran (BPKK/Setneg) sebesar lima persen. Dalam waktu dekat, PT. Jakarta International Trade Fair (PT.JITF) yang mengelola arena PRJ (gabungan konsorsium Jepang swasta nasional BPKK), harus segera membayar hutang kepada pihak Jepang sebesar 10 juta US Dolar. Angka tersebut bisa terjadi setelah pihak Jepang memberikan penghapusan hutang dari 120 juta dolar AS menjadi 20 juta US dolar, kemudian menjadi 10 juta US dolar setelah kembali dilakukan negosiasi anra pemda DKI dengan Jepang (JDC). Karena berkurangnya nilai hutang ini, menurut Muhayat, ada indikasi akan segera dibayarkan oleh pihak swasta nasional (PT.Griya Nusa Perdana) yang dipimpin oleh Edward Suryadjaya. Edward juga menjadi Direktur utama di PT. JITF. Oleh sebab itu Pemda DKI akan melakukan langkah dengan membentuk konsorsium Badan Usaha Milik Daerah untuk mengambil alih saham JDC sebesar 42,5 persen di PT. JITF tersebut, ujar Muhayat di ruang kerjanya. (Dimas Adityo- Tempo News Room)
Iklan
