Di beberapa bagian wilayah di negara bagian Northern Territory, atau Kawasan Australia Utara, para perempuan pribumi Australia, atau dikenal dengan sebutan suku Aborigin, tak punya tempat untuk berlindung.
PERINGATAN: Artikel ini memuat nama dan gambar warga Pribumi Australia yang sudah meninggal dan kami sudah mendapat izin dari keluarga untuk memuatnya.
Ada semakin banyak perempuan Pribumi Australia, sebagian besar adalah para ibu, yang tewas karena kekerasan domestik dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
"Kami menderita. Kami memerlukan pertolongan," kata Connie Shaw, teman dari R Rubuntja, yang tewas tahun lalu di tangan pasangannya.
"Kami sudah lelah menangis, kami sudah lelah menderita, kami dalam kesakitan, kami sudah merasa muak."
Para perempuan Pribumi Australia di negara bagian tersebut bertanya, mengapa hanya ada sedikit layanan bantuan padahal Kawasan Australia Utara mencatat tingkat pembunuhan tertinggi di dunia.
Karena jumlah penduduknya yang sedikit, Kawasan Australia Utara hanya mendapat dana 1,8 persen dari keseluruhan AU$260 juta dana dari pemerintah federal Australia untuk menangani masalah kekerasan domestik dan KDRT.
Pemerintah federal Australia membagi dana kepada negara bagian berdasarkan jumlah penduduk dalam proyek selama dua tahun untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan remaja putri.
Menurut laporan program Four Corners dari ABC, Kawasan Australia Utara pernah minta dukungan dari negara bagian lain agar jumlah dana ditingkatkan berdasarkan kebutuhan, bukan jumlah penduduk.
Jika model pendanaan berdasarkan kebutuhan, maka akan ada lebih banyak dana yang dialokasikan ke Kawasan Australia Utara.
Menurut Kate Worden, Menteri Urusan Pencegahan KDRT di Kawasan Australia Utara, negara bagian seperti Australia Selatan, Australia Barat, Queensland dan New South Wales mengakui adanya kebutuhan tersebut, tapi tidak menjanjikan akan menyetujui model pendanaan berdasarkan kebutuhan.
"Ini sangat mengecewakan walau sudah kita duga akan terjadi sebelumnya," katanya.
Dia mengatakan negara bagian lain malah mempertanyakan "akurasi data dalam menentukan kebutuhan dana masing-masing negara bagian".
"Perdebatan mengenai metodologi dalam menentukan pendanaan berdasarkan kebutuhan ini menjadi masalah utama," katanya.
Chay Brown, seorang pengamat dan pakar terkait KDRT di Australian National University (ANU), mengatakan pendanaan yang ada saat ini sangatlah tidak berimbang.
"Karena jumlah penduduk yang sedikit, kami hanya mendapatkan dana yang sangat kecil," katanya yang tinggal di Alice Springs.
"Tetapi tingkat KDRT paling tinggi dan paling parah, begitu juga dengan kekerasan seksual, dan kami tidak memiliki cukup dana untuk menanggapi keadaan tersebut.'
Dr Brown mengatakan pemerintah federal perlu meningkatkan pendanaan segera agar bisa melindungi para perempuan Pribumi Australia di Kawasan Australia Utara.
"Karena begitu banyak perempuan yang hampir meninggal, rumah sakit penuh dengan perempuan yang mengalami tindak kekerasan, kami sudah berteriak keras," kata Dr Brown.
"Tetapi tampaknya tidak mendapat perhatian sama sekali."
'Pelaku juga bisa mencari kami'
Banyak rumah perlindungan di Kawasan Australia Utara sudah penuh.
Hanya ada dua program untuk membantu para pria mengubah perilaku mereka, serta tidak banyak upaya yang dilakukan untuk dapat melakukan intervensi awal.
Di Timber Creek, sekitar enam jam perjalanan dari ibu kota Darwin, tidak ada sama sekali rumah perlindungan bagi perempuan.
Pemimpin komunitas yang juga saudara kandung, Lorraine dan Deb Jones melindungi perempuan korban kekerasan di rumah mereka sendiri.
"Rumah saya selalu terbuka bagi perempuan yang memerlukan pertolongan," kata Lorraine.
Lorraine mengatakan warga setempat merasakan situasi KDRT yang seolah tidak pernah berhenti.
"Beberapa orang akhirnya mengalami kecemasan dan stres. Bila Anda seorang pemimpin komunitas, atau ada warga yang membawa korban ke rumah, kita juga jadi ikut khawatir dengan keluarga sendiri."
"Pelaku juga bisa mencari kami dan itu menakutkan," katanya.
Lorraine dan Deb kadang harus bertindak sebagai perantara dengan membawa para korban ke rumah perlindungan di Katherine, dengan jarak tiga jam demi mendapat bantuan tambahan.
"Bila situasinya sangat serius mereka mengirim perempuan korban ke Katherine namun sering kali korban tidak mau meninggalkan keluarga mereka, jadi mereka tetap berada di lingkar kekerasan," katanya.
"Kalau kami memiliki rumah perlindungan, maka mereka bisa tetap dekat dengan keluarga di saat mendapatkan bantuan."
Kathryn Drummond, seorang pekerja klinik kesehatan di Timber Creek, mengatakan kepada mereka menangani kasus KDRT rata-rata dua kasus setiap pekan.
"Sangat menyedihkan untuk merawat seseorang yang kita tahu nantinya mereka akan kembali lagi ke situasi yang sama," katanya.
"Kami juga harus mengurus kasus KDRT, meski tanpa luka fisik, tapi ada masalah sosial dan keuangan sehingga kami ingin membantu para perempuan mengatasi kecemasan dan rasa takut kalau kekerasan akan terjadi lagi."
"Semua orang bisa melihat situasi yang memprihatinkan ini, namun di sisi lain juga diperlukan pendidikan, bantuan, nasihat dan kami hanya memiliki satu pekerja sosial untuk itu."
Setelah seorang perempuan Pribumi Australia berusia 30 tahun bernama "AK" tewas bersama bayinya di Alice Springs beberapa bulan lalu, para pegiat perempuan mendesaka adanya dana darurat tambahan untuk Kawasan Australia Utara.
Pemerintah federal sebelumnya sudah menganggarkan dana tambahan sebanyak $10,7 juta untuk menyiapkan layanan telepon pengaduan, akomodasi, program untuk mengubah perilaku pria dan pelatihan bagi pendamping.
Dana tersebut jauh lebih sedikit dari apa yang diperlukan pemerintah Kawasan Australia Utara dan sampai sekarang juga belum diturunkan.
Layanan pengaduan lewat telepon berjalan bagi para korban untuk melaporkan kasus mereka. Tapi bagi perempuan Pribumi Australia yang tinggal di kawasan terpencil, mereka tak mau menggunakannya.
",Kami bahkan tidak tahu untuk apa itu, kami tak keberadaannya," kata seorang perempuan yang bekerja di rumah perlindungan.
"Sebagai perempuan Pribumi Australia, saya tidak akan menelepon nomor tersebut. Ini sangat menyulitkan bagi perempuan Pribumi Australia untuk melakukannya."
"Kita seharusnya membangun kepercayaan dulu, sebelum kami bisa terbuka mengenai kekerasan yang dialami. Kami tidak pernah melakukan sesuatu lewat telepon, kami melakukannya dengan tatap muka, kami harus melihat siapa yang kami ajak berbicara."
Lorraine yang sudah bekerja bertahun-tahun membantu perempuan Pribumi Australia mengatakan layanan telepon pengaduan juga tidak tersedia dalam bahasa daerah setempat.
"Seorang warga di daerah pedalaman tidak akan menelepon seseorang di kota untuk mengadukan kasus mereka," katanya.
Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari ABC News