Jalan berliku menuju ke lokasi ibu kota baru Indonesia Nusantara dihiasi kawasan hutan tropis dengan pohon yang lebat, sejumlah perkebunan asri, serta terlihat beberapa monyet yang sedang bermain.
Terletak di provinsi Kalimantan Timur, pulau ketiga terbesar di dunia, Nusantara akan menggantikan Jakarta menjadi ibu kota mulai tahun 2024.
Jakarta sendiri terus diancam dengan polusi dan ancaman naiknya permukaan laut.
Namun dalam dua jam perjalanan dari kota Balikpapan ke lokasi "Titik Nol' Nusantara menunjukkan kemungkinan dampak pembangunan ibu kota baru terhadap lingkungan, yang saat ini menjadi rumah dari dengan ribuan jenis satwa dan tanaman.
Para pegiat lingkungan sudah memperingatkan kemungkinan terjadinya penggundulan hutan lebih cepat di lokasi tersebut, yang juga jadi salah satu hutan tropis tertua di dunia dengan usia lebih dari 100 tahun.
"Ini akan menjadi bencana ekologi besar," kata Uli Arta Siagian, pegiat lingkungan dari kelompok Walhi.
Pulau Kalimantan dikenal juga sebagai "paru-paru dunia", terbagi antara Indonesia, Malaysia dan Brunei, yang juga rumah bagi monyet berhidung panjang, macan pohon, rubah terbang, bahkan sampai badak terkecil.
Tapi di tahun 2045, pemerintah Indonesia mengatakan Nusantara akan dihuni sekitar 1,9 juta orang, dua kali lipat dari jumlah penduduk Balikpapan, membawa berbagai kegiatan dan aktivitas industri ke jantung pulau Kalimantan.
Relokasi ke ibu kota seluas 2.560 kilometer persegi ini mengikuti pemindahan ibu kota yang sebelumnya pernah dilakukan Brasil ke Brasilia dan Myanmar, yang memindahkan pusat pemerintahan dari Yangon ke Naypyidaw.
Menurut Uli, perubahan drastis terhadap topografi wilayah akan menciptakan bencana karena perilaku manusia "yang lebih parah dan lebih susah diantisipasi dibandingkan bencana alam."
Indonesia termasuk salah satu negara dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia karena industri pertambangan, perkebunan dan penebangan hutan.
Indonesia juga dituduh memberikan izin kepada berbagai perusahaan untuk diperbolehkan beroperasi di Kalimantan tanpa pengecekan serius.
Namun pemerintah Indonesia mengatakan perlu adanya pembangunan ekonomi yang lebih merata, karena selama ini hanya terpusat di pulau Jawa yang sudah padat penduduk.
Di samping itu, ibu kota perlu dipindahkan dari Jakarta yang terancam tenggelam karena tingginya ekstraksi air tanah.
Direncanakan bekerja sama dengan alam
Presiden Joko Widodo sudah mencanangkan konsep ibu kota "ramah lingkungan" yang empat kali lebih besar dari Jakarta, dengan menawarkan bus listrik sebagai moda transportasi.
Kepala Otorita Ibu kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono, memberi paparan kepada para wartawan pertengahan Desember lalu.
Ia berjanji jika Nusantara akan menjadi karbon netral di tahun 2045 dan menjadi kota pertama di dunia di tengah hutan yang ramah lingkungan.
Sofian Sibarani adalah arsitek yang bertanggung jawab merancang pembangunan Nusantara dan sudah membeberkan rencana pembangunannya, termasuk sistem transportasi.
Dia mengatakan rencana yang dibuatnya "akan memberikan dampak minimal terhadap lingkungan".
Menurut Sofian, Nusantara akan terletak di dalam hutan tapi tidak menggantikan hutan yang ada.
"Kami mencoba membangun kota yang bekerja sama dengan alam, dan bukannya melawan alam," katanya.
Proyek awal yang akan dibangun adalah gedung parlemen, perumahan bagi pegawai negeri, bendungan, masjid, serta istana kepresidenan.
Namun para pakar termasuk Sofian sudah memperingatkan kemungkinan pembangunan yang dilakukan terburu-buru.
"Kekhawatiran saya adalah kalau dilakukan terburu-buru maka kita harus melakukan kompromi di sana sini," katanya.
'Menghapus jejak' masyarakat adat
Pembangunan Nusantara juga berpotensi menggusur masyarakat adat yang sudah tinggal di sana selama beberapa generasi.
Sibukdin, seorang tetua suku Balik mengkhawatirkan pembangunan ini akan menggusur warganya.
Saat ditemui, Sibukdin sedang duduk di sebuah rumah kayu di lahan yang sudah ditetapkan akan dibangun Nusantara.
Sama seperti penduduk asli lainnya di Kalimantan, ribuan warga suku Balik menggantungkan hidup dari hutan di sekitar.
Menurut Sibukdin, lebih dari 90 persen hutan, yang tadinya menjadi lahan untuk berburu dan mencari makan, sudah rusak atau beralih menjadi lahan kegiatan ekonomi sejak tahun 1970-an.
Sebuah kawasan pemakaman sudah digusur karena adanya proyek pembangunan bendungan. Ini menjadi salah satu kekecewaan masyarakat setempat.
"Ini menghapuskan jejak kami," katanya.
Walau para pejabat sudah menjanjikan akan menghormati hak warga pribumi dan memberikan kompensasi tanah, para pejabat provinsi Kalimantan Timur mengatakan masih akan mengecek semua permintaan kompensasi dan hanya membayar mereka yang punya bukti.
Sibukdin mengatakan tidak semua wilayah kesukuan Balik sudah secara resmi diakui pemerintah.
"Ketika ibu kota baru ini jadi, ke mana lagi kami akan pergi?," katanya.
Ancaman terhadap keberadaan satwa
Menurut Bambang pembangunan tahap pertama Nusantara akan selesai tahun 2024, namun pembangunan keseluruhan kota tersebut baru akan selesai belasan tahun kemudian.
Biaya proyek keseluruhan diperkirakan sekitar Rp466 triliun, dengan 20 persen dana berasal dari dana pemerintah.
Pemerintah menawarkan investasi asing untuk masuk termasuk dari Arab Saudi dan China dengan janji pemberian keringanan pajak.
Menurut sekretaris Otorita Nusantara Achmad Adiwijaya kepada kantor berita AFP, mereka sudah mendapatkan dukungan dari tiga perusahaan pengembang untuk membangun proyek perumahan senilai Rp41 triliun.
Namun pembangunan lainnya masih belum berjalan dan sejauh ini tidak banyak investor yang membuat komitmen.
Perusahaan konglomerat Jepang SoftBank mengundurkan diri bulan Maret lalu tanpa memberi alasan jelas.
Eka Permanasari, pakar perencanaan kota dari Monash University Indonesia mengatakan masih ada "pekerjaan rumah yang harus dilakukan".
Namun sekarang keadaan sudah memburuk bagi satwa yang berada di kawasan tersebut.
Di sebuah tempat perlindungan orang utan yang saat ini menampung 120 ekor orang utan, perambahan ilegal semakin memburuk sejak keputusan pemindahan ibu kota diumumkan.
"Pertambangan, calo tanah, mereka memasuki wilayah kami," kata Jamartin Sihite, Direktur Eksekutif Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).
Menurutnya hampir 40 persen dari wilayah BOSF dengan luas 1.800 hektar kawasan hutan sudah rusak dalam beberapa tahun terakhir, salah satunya karena pertambangan ilegal.
Bertambahnya kegiatan manusia turut mengancam keberadaan seluruh satwa dan flora di hutan tersebut.
Agus Bei yang mengelola hutan bakau memperingatkan musnahnya hutan bakau akan menciptakan kerugian tidak ternilai.
"Generasi berikutnya hanya akan bisa mendengar ceritanya saja," katanya berdiri di tengah hutan bakau yang berusaha dilindunginya.
AFP
Artikel ini diproduksi oleh Sastra Wijaya dari ABC News