Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA - Moda raya terpadu (MRT) fase II ditargetkan beroperasi pada akhir 2024. Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar, menuturkan saat ini progres pembangunan MRT fase II memasuki tahap penggalian di sekitar kawasan Monas. Menurut rencana, MRT fase II seluruhnya berada di bawah tanah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Kami mulai membangun receiving substation di Monas," ujar William, kemarin. Dia menjelaskan, proyek pembangunan ini dibagi menjadi enam paket kontrak. Pertama, paket CP200 untuk pekerjaan dinding diafragma gardu induk Monas. Kedua, paket kontrak CP201 untuk pembangunan di Bundaran HI-Monas. Jalur ini akan membentang sepanjang 2,6 kilometer dan terdiri atas dua stasiun. "CV201, yaitu paket pertama kita yang dikerjakan oleh JAK (PT Jaya Konstruksi)," ujarnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketiga adalah paket kontrak CP202 untuk pembangunan di Harmoni-Mangga Besar sepanjang 1,8 kilometer dengan tiga stasiun. Berikutnya adalah paket kontrak CP203 untuk pembangunan rute Glodok-Kota sepanjang 1,2 kilometer dengan dua stasiun. "Dua paket ini juga akan segera biding beberapa pekan ke depan," ujar William.
Adapun paket kelima adalah kontrak CP205 untuk pekerjaan sistem perkeretaapian (railway systems) dan rel (track works). Paket ini rencananya mulai digarap pada Juli 2020 dengan waktu pengerjaan 54 bulan. Yang terakhir adalah paket kontrak CP206 untuk pekerjaan kereta (rolling stock). "Kelak dibutuhkan enam set rangkaian kereta. Masing-masing rangkaian terdiri atas enam kereta," kata Direktur Operasional MRT Jakarta, Zilvia Halim.
Total anggaran yang dibutuhkan untuk proyek MRT fase II mencapai Rp 22,5 triliun. MRT Jakarta menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran jumbo tersebut. Pakta integritas pengadaan fase II MRT ditandatangani di Hotel Le Meridien pada Rabu malam lalu.
Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK, Wawan Wardiana, menilai proyek MRT memang rawan dikorupsi. Sebab, proyek ini mengelola dana besar dan dikerjakan dalam tempo yang singkat.
Tugas KPK nantinya adalah memberikan rekomendasi kepada pelaksana proyek agar tidak melakukan tindakan yang mengarah pada korupsi. "Nanti orang litbang (penelitian dan pengembangan) melihat, mengkaji, dan menggali potensi-potensi yang bisa dijadikan celah,” kata Wawan.
William menegaskan, pelibatan KPK dalam proyek MRT ini memang dimaksudkan untuk upaya pencegahan. Ia berharap proyek itu terlaksana sesuai dengan ketentuan, terutama menyangkut pengelolaan anggaran. "Lebih bagus mencegah daripada nanti terjadi persoalan," kata dia.
Proyek MRT fase II ini didanai oleh pinjaman lunak dari pemerintah Jepang melalui Japan International Corporation Agency (JICA). Pada rute MRT fase II ini, yang panjangnya 8,3 kilometer, akan ada tujuh stasiun, yakni Sarinah, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota.
Peletakan batu pertama alias ground breaking untuk MRT fase II dilakukan bersamaan dengan peresmian pengoperasian fase I rute Lebak Bulus-Bundaran HI pada 24 Maret lalu. Peresmian itu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
INGE KLARA SAFITRI
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo
Foto 
