ANTARAFOTO Sejumlah kalangan khawatir kematian pilot asal Selandia Baru, Glen Malcolm Conning akan berpengaruh terhadap rencana pembebasan Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens yang disandera kelompok TPNPB-OPM sejak Februari 2023.
Sebelum peristiwa ini, juru bicara TPNPB-OPM mengeklaim pilot Susi Air akan dibebaskan dalam waktu dua bulan ke depan. Namun, setelah kematian Pilot Connig, Sebby Sambom mengeklaim rencana itu tidak berubah.
Di sisi lain, TNI/Polri mengatakan rencana pembebasan pilot Susi Air oleh TPNPB-OPM disebut sebagai “propaganda”.
Sejumlah kalangan mengatakan dibutuhkan tim independen untuk menyelidiki insiden ini karena TNI/Polri dan TPNPB-OPM masih dalam posisi “saling tuding” atas kematian pilot Glen Malcolm Conning.
‘Hati kami hancur’
Pihak keluarga Pilot helikopter dari Selandia Baru, Glen Malcolm Conning mengatakan “hati kami hancur” menyusul tewasnya pria 50 tahun ini di Papua.
Seperti dikutip dari New Zealand Herald, pihak keluarga mengatakan Conning adalah "suami dan ayah yang paling peduli dan penyayang terhadap anak-anak perempuannya" dan "benar-benar dicintai" oleh keluarga dan teman-temannya.
"Ketika dia tidak terbang, dia senang menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-temannya, dan berada di alam bebas," kata keluarganya.
"Hati kami hancur karena kehilangan yang menyakitkan ini. Kami menghargai cinta dan dukungan yang telah kami terima."
ANTARAFOTO Dalam perkembangan terbaru lainnya, TPNPB-OPM melalui juru bicaranya Sebby Sambom menuding TNI/Polri “melakukan pembohongan publik” atas kematian pilot helikopter asal Selandia Baru, Glen Malcolm Conning pada Senin (05/08) lalu.
“Katanya mayat pilot helikopter asal Selandia baru dibakar dengan helikopter, tapi di foto ini mayat dan helikopter masih utuh, berarti TNI-Polri telah dan sedang melakukan pembohongan publik yang masif, dan kami curiga bahwa pembunuhan pilot helikopter asal Selandia Baru adalah sudah diskenariokan oleh militer dan polisi Indonesia itu sendiri,” kata Sebby melalui keterangan tertulis yang diterima BBC News Indonesia, Rabu (07/08).
Sebby membagikan foto-foto yang diduga helikopter yang dikemudikan oleh Glen Malcolm.
Foto tersebut menggambarkan sebuah helikopter berwarna biru dengan seri tertulis PK-IWN dan terdapat jenazah yang diduga Conning yang terkulai di kursi kokpit. Tidak nampak helikopter tersebut terbakar.
TPNPB-OPM Foto hampir serupa juga dibagikan pihak Humas Operasi Damai Cartenz. Dalam salah satu gambar, seorang petugas keamanan menunjukkan adanya lubang yang diduga bekas peluru.
Dalam keterangan sebelumnya, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Bayu Suseno mengatakan selain membunuh pilot, TPNPB juga membakar helikopter.
Dok. Satgas Ops Damai Cartenz Namun, Bayu memberi klarifikasi lebih lanjut: “Jadi memang betul, helikopternya dibakar, namun yang terbakar kursi penumpang bagian belakang. Untuk kursi yang di depan yang ada pilot, itu tidak terbakar. Mungkin disebabkan oleh hujan di sana, sehingga pada saat api menjalar tiba-tiba mati saat kena hujan tersebut.”
Insiden kematian Conning ini membuahkan tanya tentang nasib pembebasan Pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens yang masih ditahan oleh sayap militer OPM pimpinan Egianus Kogoya.
Bagaimana respons pihak bertikai terhadap pembebasan Pilot Susi Air?
Akhir pekan lalu, juru bicara Sebby Sambom mengeklaim pihaknya menyepakati pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens dalam dua bulan ke depan. Dalam keterangannya pembebasan ia sebut atas dasar “kemanusiaan”.
BBC Indonesia kembali bertanya di tengah insiden kematian Pilot Glen Malcolm Conning: Apakah keputusan itu masih konsisten?
“Itu tidak akan berpengaruh karena prinsipnya siapa salahkan siapa,” kata Sebby melalui sambungan telelpon, Selasa (06/08).
Kembali Sebby mengeklaim, “TNI/Polri bermain dengan orang Papua lain, bunuh pilot untuk mempengaruhi pembebasan ini”.
Sejauh ini, kata Sebby, TPNPB-OPM tidak mengakui atau menyangkal bertanggung jawab atas kematian Pilot Glen, tapi ia menyatakan insiden ini terjadi di “wilayah perang” Papua.
“Itu kan masuk wilayah perang. Siapa suruh masuk?,” kata Sebby.
Dok. Satgas Ops Damai Cartenz Di sisi lain, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Bayu Suseno mengatakan, rencana pembebasan Pilot Philip oleh TPNPB-OPM sebagai "tidak valid" dan "hanya propaganda KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) saja".
Langkah yang tetap diambil oleh Satgas Operasi Damai Cartenz, kata Bayu adalah "kedepankan upaya-upaya yang telah kami lakukan yaitu pendekatan kepada tokoh gereja, tokoh adat dan keluarga dari Egianus Kogoya".
TPNPB-OPM Di sisi lain, pimpinan sayap militer OPM, Egianus Kogoya dalam keterangan yang dipublikasi WLPO-West Papua salah satu organisasi pro-kemerdekaan Papua barat mengatakan:
"Saya mau bicara kemanusiaan, jadi semua tokoh gereja maupun tokoh masyarakat.. saya mau bicara soal pilot, pokoknya suku Nduga maupun suku seluruh suku Papua merdeka... Kalau mau bicara soal pilot, datang ke lapangan, berhadapan dengan saya".
Sejauh ini, jenazah Glen Malcolm Conning telah dievakuasi dan pihak berwenang melakukan visum. “Hasilnya akan dikirimkan kepada pihak negara New Zealand," kata Bayu Suseno.
‘Kebiasaan saling tuding menuding’
Saling tuding antara TPNPB-OPM dan TNI/Polri bukanlah sesuatu yang baru dalam insiden berdarah di Papua, kata pegiat HAM di Papua, Theo Hasegem.
“Itu hal yang lama. Saling tuding-menuding itu antara TNI dan TPNPB itu selalu bukan dari hari ini. Itu sudah biasa,” katanya.
Ia mencontohkan kasus penembakan di kawasan Kuala Kencana, Timika, Mimika Papua pada 2020 silam yang menewaskan seorang warga Selandia Baru yang juga karyawan PT Freeport Indonesia. Dalam insiden ini, pihak TNI/Polri dan OPM saling tuding pelakunya.
BBC Jauh sebelum itu, pada 31 Agustus 2002 terjadi serangan yang menewaskan tiga warga sipil di sekitar wilayah tambang Freeport, termasuk dua guru sekolah kewarganegaraan Amerika Serikat.
Pihak militer menuduh OPM sebagai dalang pembunuhan, namun sejumlah kalangan meragukannya dan menuduh keterlibatan aparat keamanan sebagaimana diliput secara mendalam oleh SBS Australia.
Kasus ini diputus sudah selesai oleh Pengadilan AS, dengan Anthonius Wamang sebagai dalang pembunuhan seperti dikutip Detik.
Dok. Warga BBC News Indonesia juga telah menurunkan sejumlah laporan yang berisi tentang klaim yang problematis, seperti kejadian terbaru Juli 2024 saat kerusuhan pecah di Puncak Jaya, Papua Tengah.
Kerusuhan ini diduga dipicu oleh pembunuhan tiga warga yang diklaim sebagai TPNPB-OPM oleh aparat militer Indonesia. Namun, TPNPB-OPM membantah ketiganya bagian dari mereka, sebagaimana dijelaskan oleh tokoh adat setempat.
Awal tahun ini, setidaknya dua warga sipil menjadi korban penembakan dalam konflik bersenjata di Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Satu di antara mereka tewas di lokasi kejadian, tanpa sempat dilarikan ke puskesmas terdekat.
Dalam hal ini, pihak TNI menuduh korban penembakan sebagai anggota TPNPB-OPM. Sebaliknya, TPNPB-OPM termasuk kesaksian warga membantah korban meninggal sebagai anggota pro-kemerdekaan Papua.
TPNPB-OPM Agustus tahun lalu, aktivis perempuan Papua tewas di tengah konflik berkepanjangan antara kelompok pro-kemerdekaan Papua dan militer Indonesia. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengeklaim telah menembak mati seorang aktivis perempuan Papua bernama Michelle Kurisi Ndoga yang mereka sebut sebagai "agen intelijen".
Pada 2022 silam, empat personel Yonif 400 Banteng Raiders divonis bersalah karena menyiksa sampai mati dua laki-laki Papua bernama Janius Bagau dan Justinus Bagau. Perkara ini telah bergulir hingga Pengadilan Militer Tinggi Jakarta.
Para pelaku membunuh Janius dan Justinus di sebuah klinik di Intan Jaya. Seperti pada kasus lain yang disebut dalam artikel ini, TNI menuduh Janius dan Justinus sebagai anggota TPNPB—klaim yang akhirnya tidak terbukti.
Istimewa Di tahun yang sama, TPNPB menembak laki-laki bernama Rusli di Distrik Bibida. Mereka menuduh Rusli merupakan anggota TNI.
Tudingan itu dibantah Satgas Cartenz yang menyebut laki-laki asal Jeneponto, Sulawesi Selatan itu bekerja sebagai sopir angkutan umum di Paniai.
Pada 2019, pihak kepolisian di Papua juga menuduh TPNB membunuh 10 warga sipil.
Dalam sejumlah kasus, TPNPB juga menyasar fasilitas publik, termasuk pembunuhan terhadap warga sipil dengan tuduhan sebagai “mata-mata” atau mereka berada di “wilayah perang”.
Di sisi lain, aparat militer Indonesia juga diduga terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Papua.
Desakan bentuk tim independen
“Mereka mau baku tipu bisa saja,” kata Theo Hasegem yang juga Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua kepada BBC News Indonesia, Rabu (07/08).
Oleh karena itu, ia mendorong pembentukan tim independen untuk menyelidiki insiden terbaru, yaitu pembunuhan Pilot Glen Malcolm Conning.
“Kalau sudah pembunuhan keterlibatan itu korbannya adalah orang asing, itu berarti harus ada tim independen internasional dan tim independen nasional yang memang harus dibentuk,” katanya.
Theo juga bertanya-tanya pembunuhan ini terjadi hanya beberapa hari setelah TPNPB-OPM mengumumkan akan membebaskan pilot Susi Air, Philip Mehrtens yang disandera sejak Februari 2023: “Ini ada apa sebenarnya?”
Baca Juga:
- Cerita bidan Mama Sina berjibaku sendirian melayani kesehatan di pedalaman Asmat Papua - 'Kami butuh puskesmas di kampung ini'
- Mengapa gizi buruk masih menghantui Asmat? - Cerita dari kampung terpencil di pedalaman Papua Selatan
- ‘Kalau ada keadilan di Papua, tak perlu digelar pengadilan rakyat di London’ – Apa itu Permanent Peoples’ Tribunal dan lima hal penting yang perlu diketahui
“Dan itu harus diungkapkan oleh tim independen. Jadi, saya sampai hari ini, statemen TNI/Polri, maupun statement TPNPB itu saya belum bisa percaya. Tapi harus ada tim independen yang memang betul-betul untuk membuktikan siapa pelakunya,” katanya.
Pertanyaan kritis tersebut juga dikemukakan pemuka agama dari Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keutuhan Cipta Ordo Santo Agustinus, Bernard Baru.
“Saya yakin ada pengaruhnya,” kata Bernard merujuk pada hubungan pembunuhan Pilot Glen dan pembebasan pilot Susi Air.
Menurutnya, sejauh ini langkah-langkah yang diambil pemerintah maupun aparat keamanan “sulit” untuk membebaskan pilot Susi Air.
AFP “Jadi langkah-langkah dari dalam itu sulit. Salah satunya langkah diplomasi tingkat atas, tingkat negara-negara yang punya kepentingan kemanusiaan… melalui jalur PBB, atau Komnas misalnya. Dengan negara Selandia Baru dengan negara-negara menekankan akses politik kemanusiaan,” kata Bernard.
Di luar pihak yang berkonflik, pakar konflik dan hukum humaniter dari dari Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara di Jakarta, Budi Hernawan menyebut insiden terbaru "menambah daftar catatan krisis kemanusiaan di Papua."
Penulis buku 'Torture and Peacebuilding in Indonesia: The Case of Papua' menilai nasib Pilot Philip Mehrtens yang masih disandera masih dipengaruhi kebenaran di balik kematian Pilot Glen. Musababnya, sejauh ini belum ada pihak yang menyatakan bertanggung jawab atas kematian Pilot Glen.
"Apakah dalam 1-2 hari minggu ini akan ada perubahan? Kita masih lihat. Itu akan berkaitan, apakah ada konfirmasi mengenai insiden? Dan apakah insiden itu kemudian berpengaruh langsung kepada proses pembebasan sandera? Ini pernyataan dari pihak penyandera belum ada," katanya.
‘Hukum humaniter adalah melindungi warga sipil’
Akar persoalan yang selalu berulang adalah sejauh ini pemerintah Indonesia belum menetapkan status yang jelas mengenai wilayah-wilayah konflik di Bumi Cenderawasih, sehingga krisis kemanusiaan: pembunuhan, penyekapan, pembakaran, hingga gelombang pengungsi terus terjadi.
“Kita membutuhkan ketegasan dari pemerintah dan apalagi ini presiden, status hukum, status keamanan di Papua itu apa. Sehingga siapa pengambil kebijakan tertinggi, dan di situ kemudian kita turunkan untuk menangani pengamanan perbatasan itu,” kata Budi.
Menurut Undang Undang TNI, presiden memiliki kedudukan dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, di mana TNI berkedudukan di bawah presiden.
ndro Saini/Jurnalis Visual Asia Timur BBC “Kalau ada operasi perang non-tempur, itu adalah presiden yang harus mengeluarkan. Tapi sampai hari ini kita tidak tahu, tidak pernah mendengar hal itu,” tambah Budi.
Sejumlah wilayah rawan konflik yang disebut TPNPB-OPM sebagai “wilayah perang” adalah Ndugama, Intan Jaya, Puncak Jaya, Puncak Papua, Pegunungan Bintang, dan Sorong-Maybrat. Kata Budi, wilayah ini semestinya ditetapkan sebagai wilayah konflik bersenjata dalam hukum humaniter internasional.
Dilansir dari komite palang merah internasional (ICRC), hukum humaniter internasional adalah seperangkat aturan yang berusaha, demi alasan kemanusiaan, untuk membatasi dampak konflik bersenjata.
Hukum ini melindungi orang-orang yang tidak, atau tidak lagi, secara langsung atau aktif berpartisipasi dalam permusuhan, dan memberlakukan batasan-batasan terhadap sarana dan metode peperangan.
“Menurut saya perlu diterapkan, dinyatakan oleh pemerintah, sehingga intervensi atau akses kemanusiaannya juga dijamin oleh undang-undang hukum tersebut.”
Istimewa “Saya kira perspektif hukum humaniter adalah melindungi warga sipil dari pihak yang berkonflik, yang memegang senjata. Dan membatasi tindak permusuhan antara para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata,” tambahnya.
Hukum humaniter internasional juga menjamin adanya perlindungan terhadap objek-objek sipil seperti sekolah, fasilitas kesehatan. “Dan yang terpenting adalah memberikan akses ke manusia kepada pihak yang terdampak,” kata Budi.
Tanpa kejelasan ini, ia pesimistis insiden kekerasan di Papua dapat dihentikan.
“Nah ini yang karena pernyataan deklarasi ini tidak ada dari pihak otoritas yang berwenang, pengulangan insiden ini kemungkinan besar akan terjadi, dan ketika terjadi pihak yang satu mempersalahkan yang lain, dan seperti kita ada di tengah kebingungan begitu ya di tengah kegalauan,” jelas Budi.
ANTARAFOTO BBC News Indonesia meminta komentar dari Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Thefransus Litaay: sejauh mana insiden penembakan terbaru memengaruhi upaya pembebasan pilot Susi Air dan upaya yang akan dilakukan pemerintah.
Ia menjawab pada Kamis pagi, 8 Agustus 2024, namun tidak menjawab substansi pertanyaan.
Dia menulis: "Kami sangat berdukacita. Almarhum orang baik, beliau banyak membantu pelayanan publik di wilayah miskin".
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto mengatakan akan mengambil tindakan sesuai prosedur dan hukum yang berlaku atas insiden pembunuhan Pilot Glen Malcolm.
"Pemerintah melalui aparat keamanan akan melakukan berbagai tindakan yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku untuk menjaga situasi tetap kondusif bagi kepentingan nasional," kata Hadi, sebagaimana dikutip dari Tribunnews.
Operasi 'penyisiran dan pengejaran'
Setelah kematian Pilot Glen, Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz, Bayu Suseno mengatakan pihaknya akan melakukan "penyisiran dan pengejaran" terhadap pelaku - apa yang disebutnya sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) - di Distrik Alama, Kabupaten Mimika.
"Direncanakan untuk lamanya operasi minimal dua minggu," kata Bayu.
Dalam laporannya, satgas Operasi Damai Cartenz-2024 dan TNI/Polri juga membagikan foto yang diklaim sebagai "evakuasi 13 masyarakat" ke Timika. Mereka terdiri dari delapan tenaga kesehatan, dua guru dan tiga anak-anak.
Dok. Satgas Ops Damai Cartenz “Evakuasi dilakukan pada Selasa, 6 Agustus 2024, menggunakan tiga helikopter Bell yang tiba di landasan Aero Modeling Lanud Yohanis Kapiyau Mimika pada pukul 15.00 WIT,” kata Kepala Operasi Damai Cartenz-2024, Brigjen Pol. Faizal Ramadhani dalam siaran persnya.
Bayu Suseno menambahkan mereka yang dievakuasi juga akan menjadi saksi atas "pembunuhan pilot Mr. Glen Malcolm Conning".
‘Masyarakat tidak boleh diganggu’
Seorang warga di Distrik Alama yang saat ini bermukim di Timika, Jhon Murib mengatakan, para tokoh masyarakat dan adat telah menitipkan pesan kepada TNI/Polri yang menggelar operasi pengejaran terhadap pelaku.
“Maka dia bilang, TNI/Polri tolong jaga masyarakat kami dan tidak boleh kejar-kejaran, tidak boleh ada hal-hal yang tak diinginkan terhadap masyarakat.”
“Kalau TNI Polri ingin jalan atau mau kontak tembak dengan pihak tersebut tidak apa-apa. Kalau masyarakat tidak boleh diganggu… Itu kami pesankan kepada mereka seperti itu. Karena kami tidak mau masyarakat kami korban,” kata John.
ANTARAFOTO Komunikasi dengan Distrik Alama terputus karena alat komunikasi satu-satunya berupa radiogram sudah dibawa ke kota, kata John.
Saat ini masyarakat dalam kondisi “ketakutan”, dan komunikasi yang terhubung “ada hanya TNI/Polri saja”.
Alama merupakan salah satu distrik di Kabupaten Mimika, Papua Tengah yang memiliki luas 365 kilometer persegi.
Wilayah itu dihuni sekitar 2.700 penduduk dengan 11 kampung yang tersebar.
Didominasi Suku Amungme, wilayah dengan ketinggian 2.800 meter dari permukaan laut ini belum teraliri listrik.
Badan Pusat Statistik (BPS) Mimika menyebutkan daerah ini hanya memiliki satu-satunya sekolah dasar dengan lima guru. Dan, satu gedung SMP yang tercatat belum memiliki murid dan guru.
Data resmi pemerintah juga menunjukkan distrik Alama hanya memiliki satu puskesmas dan enam puskesmas pembantu dengan jumlah satu dokter, tujuh perawat, dan empat bidan.
JUNI KRISWANTO/AFP Sejak insiden penembakan terjadi, layanan puskesmas sudah tidak beroperasi karena tenaga kesehatannya dievakuasi. Pendidikan pun begitu.
“Sementara ini, penembakan terjadi, sehingga mereka sudah turun ke kota. Jadi di sana kosong, tidak ada penanganan masyarakat lagi,” kata Jhon.
Jhon juga menceritakan wilayah ini sangat bergantung dengan transportasi udara.
Namun, hampir satu tahun terakhir atau sejak insiden penyanderaan Pilot Susi Air yang terjadi di Lapangan Paro, Nduga, Papua Pegunungan, layanan pesawat dibatasi di sejumlah distrik, termasuk Alama.
Warga Alama yang memiliki kebutuhan transportasi udara untuk keperluan kesehatan atau lainnya terpaksa berjalan kaki menuju distrik terdekat di mana maskapai masih beroperasi. Namun, upayanya cukup besar.
“Itu yang paling dekat dengan Distrik Alama mungkin di (distrik) Jila, tapi perjalanan tiga hari baru tiba di Jila,” kata Jhon.
Sementara tarif untuk memesan pesawat helikopter secara pribadi di Distrik Alama, biayanya antara Rp40-80 juta.
“Namun sekarang sudah kejadian penembakan sehingga diberhentikan lagi, tidak bisa angkutan udara lagi,” kata John.
BBC Alama juga pernah ditetapkan oleh KPU setempat sebagai wilayah rawan saat pelaksanaan Pemilu 2024. Pada Pemilu 2019, pemungutan suara yang berlangsung di Distrik Alama juga diwarnai dengan suara tembakan.
Distrik Alama masuk di dalam Kabupaten Mimika yang terkenal memiliki APBD salah satu yang terbesar di Indonesia.
Pada 2024, APBD Mimika mencapai Rp7,5 triliun. Namun, hampir 10.000 anak usia Sekolah Dasar tidak bersekolah.
Jumlah penduduk miskin di wilayah penghasil emas terbesar di Indonesia ini berada di atas rata-rata nasional atau mencapai 13,55% setara 30 ribu jiwa - dengan standar kemiskinan, mereka tidak mampu belanja sampai Rp1 juta per bulan.