EPA Pemerintah Israel telah melanjutkan rencana untuk membangun lebih dari 3.100 unit rumah baru bagi pemukim Yahudi di Tepi Barat.
Sebuah komite perencanaan sudah memberikan izin akhir untuk pembangunan 1.800 unit rumah dan izin awal untuk 1.344 unit lainnya.
Aksi tersebut ditempuh walau muncul kecaman dari berbagai pihak termasuk pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden.
AS menegaskan bahwa mereka "sangat menentang perluasan permukiman" karena tindakan itu dapat merusak perdamaian antara Israel dan Palestina.
Lebih dari 600.000 orang Yahudi tinggal di 145 kawasan permukiman yang dibangun sejak pendudukan Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur dalam Perang Timur Tengah 1967.
Sebagian besar komunitas internasional menganggap permukiman itu ilegal berdasarkan hukum internasional, namun Israel membantahnya.Palestina menyebut tindakan Israel sebagai wujud "agresi" mengingat pembangunan permukiman dilakukan di tanah yang mereka klaim untuk pendirian negara di masa depan.
Palestina juga meminta dunia untuk menghadapi Israel atas "agresi" tersebut.
Baca juga:
- Memahami konflik Palestina-Israel berusia 100 tahun
- Mengapa banyak warga Yahudi yang ingin menetap di kawasan pendudukan Tepi Barat?
- Permukiman Israel di Tepi Barat - mengapa Palestina menganggapnya pencurian?
Peace Now, selaku lembaga anti-permukiman Israel, melaporkan sebagian besar rumah baru yang diizinkan untuk dibangun oleh pemerintah Israel bakal didirikan di kawasan yang berada jauh di dalam Tepi Barat. Kemudian beberapa permukiman yang semula terisolasi, bakal "diperluas secara besar-besaran".
Keputusan ini diumumkan setelah pemerintah Israel meminta para kontraktor untuk mengajukan permohonan tender pembangunan lebih dari 1.355 rumah yang sudah mendapat perizinan tahap akhir.
Pada Selasa (26/10), juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, mengatakan kepada wartawan bahwa pihaknya "sangat prihatin" dengan rencana Israel."Kami sangat menentang perluasan pemukiman, yang sama sekali tidak konsisten dengan upaya menurunkan ketegangan dan memastikan ketenangan, dan itu merusak prospek solusi dua negara," katanya. Price menambahkan bahwa pemerintahan Biden akan "mengutarakan pandangan kami tentang masalah ini secara langsung dengan pejabat senior Israel dalam diskusi pribadi kami".
Baca juga:
- Garis batas Israel dalam peta dari masa ke masa: Meluas berlipat ganda karena menang perang dan okupasi wilayah
- Naftali Bennett jadi PM Israel - Siapa sosok yang sebut 'tidak pernah ada negara Palestina'?
- Bagaimana rasanya hidup di Jalur Gaza?
Mantan Presiden AS Donald Trump menunjukkan sikap yang jauh lebih toleran terhadap aktivitas permukiman sekaligus menyatakan bahwa permukiman tidak bertentangan dengan hukum internasional.Israel mempromosikan rencana untuk membangun lebih dari 30.000 rumah pemukim di Tepi Barat selama empat tahun Trump berkuasa, menurut kelompok Peace Now.
Seorang pejabat senior Israel mengatakan kepada kantor berita Reuters pada hari Rabu (27/10) bahwa pemerintahan Perdana Menteri Naftali Bennett sedang "mencoba untuk menyeimbangkan antara hubungan baiknya dengan pemerintahan Biden dan berbagai kendala politik".Bennett adalah seorang politisi sayap kanan yang menjabat pada Juni setelah partainya membentuk koalisi dari seluruh spektrum politik Israel.
BBC Dia telah lama memperjuangkan hak pemukiman Yahudi di Tepi Barat dan menolak gagasan pembentukan negara Palestina bersama Israel.Bennett telah mengesampingkan melanjutkan pembicaraan damai dengan Palestina dan mengatakan dia malah akan fokus pada inisiatif untuk meningkatkan kondisi kehidupan bagi mereka.
Pekan depan, komite perencanaan Israel dijadwalkan untuk membahas rencana pembangunan 1.300 unit rumah baru di desa-desa Palestina di 60% Tepi Barat, yang diklasifikasikan sebagai "Area C" menurut Kesepakatan Oslo. Kawasan itu berada di bawah kendali penuh militer dan sipil Israel.Pembangunan rumah-rumah baru itu akan menjadi jumlah rumah terbanyak bagi warga Palestina yang disetujui oleh Israel selama lebih dari satu dekade, menurut media Israel.