Senin (17/6) lalu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengumumkan, 23 dari 32 negara anggota aliansi pertahanan itu, tahun ini sudah memenuhi batas minimal anggaran pertahanan sebesar dua persen.
"Hal ini baik bagi Eropa dan Amerika Serikat,” kata Stoltenberg dalam pidatonya di ibu kota AS, Washington D.C, "Terutama karena sebagian besar dana tambahan ini dibelanjakan di Amerika Serikat," imbuhnya.
Target belanja pertahanan NATO sudah disepakati sejak tahun 2014. Selain batas anggaran sebesar dua persen dari Produk Domestik Bruto, PDB, negara anggota juga diwajibkan menganggarkan 20 persen belanja pertahanan untuk memodernisasi sistem persenjataan.
Hingga tahun lalu, hanya 10 negara anggota saja yang sudah memenuhi persyaratan tersebut.
Keengganan negara-negara anggota di Eropa menaikkan belanja militer, makin mengompori kisruh di tubuh NATO yang terutama marak di era bekas Presiden AS Donald Trump. Sikap tersebut berubah setelah invasi Rusia di Ukraina.
Selama ini, AS adalah kontributor terbesar NATO, dengan menyumbang 68 persen pada belanja tahunan yang mencapai USD860 miliar pada 2023.
Kenaikan di Jerman dan Prancis
Tiga negara teratas dalam daftar belanja militer terbesar di Eropa adalah Polandia dengan 4,12 persen dan Estonia 3,43 persen dari PDB. Namun peningkatan anggaran pertahanan paling mencolok dicatatkan dua negara terbesar Uni Eropa, yakni Jerman dan Perancis.
"Tahun ini, Jerman memenuhi target pertahanan sebesar 2 persen untuk pertama kalinya sejak awal dekade 1990an," kata juru bicara kementerian pertahanan pada bulan Februari. Menurut NATO, Jerman tahun ini menganggarkan dana sebesar USD97,2 miliar untuk belanja militer.
Belanda juga diperkirakan akan meningkatkan anggaran, sebagaimana Albania, Montenegro, Mecedonia Utara, Bulgaria dan Rumania. Target 2 persen juga akan dipenuhi oleh Turki, Rep. Ceko, Slovakia serta dua anggota terbaru, Swedia dan Norwegia.
Syarat belanja senjata
Kepada DW, Davis Ellison, analis dari Pusat Studi Strategis Den Haag mengatakan, komitmen terhadap target belanja NATO terutama bisa dilihat pada sejumlah mata anggaran yang disediakan untuk pembelian alutsista baru.
"Di masa lalu, anggaran pertahanan banyak difokuskan untuk belanja pegawai, mulai dari dana pensiun hingga layanan kesehatan dan lainnya,” jelas Ellison.
"Tetapi sekarang kita melihat investasi kolektif yang jauh lebih besar dalam pengadaan alutsista baru,” imbuhnya.
Dari 32 negara anggota NATO, hanya Kanada dan Belgia saja yang diperkirakan tidak akan memenuhi target belanja alutsista sebesar 20 persen. Adapun Islandia dikecualikan, karena tidak memiliki kekuatan militer sama sekali.
Negara-negara anggota lainnya, termasuk Kroasia, Portugal, Italia, Kanada, Belgia, Luksemburg, Slovenia, dan Spanyol tidak akan mencapai target belanja pertahanan minimum NATO.
Sebaliknya, Kroasia, Portugal, Italia, Kanada, Belgia, Luksemburg, Slovenia dan Spanyol tidak diperkirakan akan mencapai target dua persen tahun ini.
Dihantui Trump dan Rusia
Bekas Presiden AS Donald Trump, yang maju menjadi kandidat Partai Republik untuk pemilu pada bulan November tahun ini, pernah mengancam akan "mendorong” Rusia untuk menyerang anggota NATO yang tidak memenuhi target belanja militer.
"Saya tidak akan melindungi mereka,” kata Trump beberapa waktu lalu. "Bahkan, saya akan mendorong Rusia untuk melakukan apa pun yang mereka inginkan. Anda harus membayar. Anda harus melunasi tagihan."
Komentarnya itu memicu tanggapan keras dari pemerintahan Presiden Joe BIden, sebagai gagasan yang "mengerikan dan tidak dapat ditolerir".
Sekretaris Jendral NATO Jens Stoltenberg menegaskan, ide bahwa "sesama sekutu tidak akan saling membela justru akan melemahkan keamanan kita," kata dia, merujuk pada kewajiban semua negara anggota untuk membela jika salahatu anggota diserang.
Analis pertahanan di Belanda Ellison meyakini, ketidakpastian mengenai masa depan geopolitik mendorong banyak negara anggota untuk meningkatkan belanja pertahanan.
"Selalu ada sedikit momok di balik layar dari apa yang terjadi. Jika Donald Trump menang lagi, maka dukungan AS terhadap Eropa akan berkurang secara signifikan,” katanya. "Pada saat yang sama, saya pikir ini hanyalah bagian dari pengakuan kolektif di antara banyak anggota NATO lainnya, bahwa ada ancaman signifikan dari Rusia.”
Menurutnya, pemilihan umum yang akan diselenggarakan tahun ini di sejumlah negara Eropa, juga menambah kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya perubahan politik. Sebabnya dia melihat adanya ketergesan di antara negara anggota untuk segera memenuhi target dua persen.
"Di luar pemerintahan AS, saya pikir ada urgensi untuk menuntaskannya lebih awal, karena pemilu juga akan diadakan di Inggris dan Perancis. Tahun ini adalah tahun yang penuh dengan pemilu," imbuhnya.
KTT NATO akan berlangsung di Amerika Serikat antara tanggal 9 sampai 11 Juli mendatang.
rzn/as