IsraeKantor berita resmi National News Agency (NNA) melaporkan beberapa serangan di pinggiran selatan Beirut yang menargetkan Al-Qard Al-Hassan, yang dituding Israel telah mendanai operasi kelompok Hizbullah.
NNA juga melaporkan beberapa target serupa di Hermel dan Baalbek, wilayah Lembah Bekaa di bagian timur Lebanon.
Sebelum melancarkan serangan, militer Israel telah mengeluarkan seruan evakuasi untuk beberapa bangunan di Beirut, dan juga memperingatkan akan adanya serangan terhadap cabang-cabang badan keuangan di Lembah Bekaa dan Lebanon bagian selatan.
Al-Qard Al-Hassan pada dasarnya berperan sebagai bank, meski tidak terdaftar sebagai bank dan telah memberikan pinjaman tanpa bunga. Perusahaan ini digambarkan oleh seorang pejabat intelijen senior Israel sebagai komponen integral dari jaringan keuangan yang membantu mendanai operasi Hizbullah.
UNIFIL: Israel menghancurkan menara pengawas penjaga perdamaian
Misi penjaga perdamaian PBB di Lebanon selatan, UNIFIL, menuduh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menghancurkan menara pengawas dan pagar pembatas di salah satu wilayah PBB.
"Sebelumnya, hari ini, sebuah buldoser IDF dengan sengaja menghancurkan menara pengawas dan pagar pembatas di wilayah PBB di Marwahin,” kata UNIFIL dalam sebuah pernyataan, Minggu (20/10).
"Sekali lagi, kami mengingatkan IDF dan semua pihak akan kewajiban mereka untuk memastikan keselamatan dan keamanan personel dan properti PBB serta untuk menghormati wilayah PBB yang tidak dapat diganggu gugat setiap saat.”
Meski begitu, UNIFIL tetap bertekad untuk melanjutkan misinya.
"IDF telah berulang kali menuntut agar UNIFIL mengosongkan posisinya di sepanjang Garis Biru dan dengan sengaja merusak wilayah PBB,” katanya.
"Meski ada tekanan yang diberikan pada misi dan negara-negara penyumbang pasukan kami, pasukan penjaga perdamaian akan tetap berada di semua posisi.”
Israel tidak segera mengomentari tuduhan tersebut. Namun, Israel telah membantah laporan PBB mengenai kejadian-kejadian dalam beberapa insiden sebelumnya.
Israel tuntut Prancis atas pemboikotan perusahan produk militernya
Israel berencana untuk memulai proses hukum terhadap Presiden Emmanuel Macron, setelah Prancis melarang perusahaan-perusahaan Israel untuk ikut berpartisipasi dalam pameran dagang angkatan laut di Paris bulan depan, ungkap Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Katz.
"Pemboikotan perusahaan-perusahaan Israel untuk kedua kalinya, atau pemberlakuan persyaratan yang tidak dapat diterima, adalah tindakan tidak demokratis dari negara-negara sahabat. Saya mendesak Presiden Macron untuk membatalkan keputusan sepenuhnya,” tulis Katz dalam unggahannya di media sosial X/Twitter.
Dia juga mengatakan, "Israel adalah satu-satunya negara yang berada di garis terdepan dalam perang melawan rezim Islam radikal, dan Prancis, bersama dengan seluruh negara Barat, justru harus mendukung kami, bukan melawan kami.”
Penyelenggara Salon Euronaval, yang akan berlangsung dari tanggal 4-7 November, mengatakan bahwa pemerintah Prancis menginstruksikan untuk tidak mengizinkan delegasi Israel menyewa stan atau peralatan pada pameran tersebut, di mana keputusan itu memengaruhi tujuh perusahaan.
Namun, Euronaval mengatakan bahwa delegasi Israel masih dapat menghadiri pameran senjata angkatan laut terbesar di dunia itu. Pameran ini akan menjadi tuan rumah bagi hampir 500 perusahaan.
Pemerintahan Macron kini semakin vokal dalam menyuarakan sikapnya terhadap Israel terkait perang di Gaza dan Lebanon. Presiden Prancis itu juga menyerukan embargo senjata terhadap Israel pada awal bulan ini.
Pada bulan Juni lalu, pengadilan Prancis bahkan melarang perusahaan-perusahaan Israel untuk menghadiri pameran senjata internasional Eurosatory, yang kemudian keputusan itu dibatalkan setelah banding.
kp/ha/yf (Reuters, AP, AFP)