Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo memberi sinyal pemerintah bakal menugaskan Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara mendukung pembiayaan program 3 juta rumah.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menurut dia peran bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibutuhkan untuk menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo Subianto itu. “Saya dengar akan ada perintah untuk mendukung. Saya dengar dari pengambil keputusan,” ucap Hasim saat berpidato dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 di Hotel The Westin Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hashim menyebutkan dukungan untuk mewujudkan program perumahan sosial yang juga bagian dari cara pemerintah mengentaskan kemiskinan. Dukungan pembiayaan juga bakal datang dari investor asing dan Bank Indonesia.
Utusan Khusus Presiden tersebut mengatakan prospek permintaan (demand) untuk perumahan bakal tinggi. Karena itu, sebelumnya Prabowo menargetkan pembangunan rumah layak huni tersedia bagi 37 juta keluarga.
Hashim pun optimistis modal untuk memulai proyek ini bisa tercukupi. “Di Indonesia dananya ada, tapi terpencar-pencar, ada di BPJS, SBN dan BI. Ternyata besar sekali dana likuiditas kita yang tidak dipakai untuk the real economy,” ucapnya.
Hashim juga membeberkan bahwa Bank Indonesia bakal mengucurkan Rp 130 triliun untuk mendukung pembiayaan program. Namun Hashim tak menjelaskan bagaimana mekanisme penyaluran dana oleh BI tersebut.
Sebelumnya sempat dikabarkan BI bakal mendukung program perumahan lewat dua skema yakni penyaluran insentif Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dam pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual berpendapat peran Bank Himbara diperlukan. Namun sebelum memutuskan pembiayaan, target program 3 juta rumah harus jelas.Daya beli masyarakat harus mampu untuk membayar. Jika tidak, maka subsidi pemerintah di sektor perumahan akan sia-sia.
“Secara fiskal bisa jadi beban juga bagi pemerintah. Pembeli harus benar-benar mampu mencicil, bukan cuma-cuma. Kalau cuma-cuma malah jadi beban untuk fiskal,” ujarnya kepada Tempo, dikutip Kamis, 27 Februari 2025.
Foto 
