Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana memberikan saran ke pemerintah atas rencana kebijakan subsidi tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Menurut dia, jika pemerintah ingin membantu sebetulnya bentuknya macam-macam, tidak harus subsidi tiketnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Jika tiket sepur kilat itu disubsidi, maka penumpang Kereta Api Argo Parahyangan akan mempertanyakan soal subsidi tersebut. Karena kereta tersebut khususnya kelas ekonomi atau premium tidak mendapatkan subsidi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Pasti akan menilai asas keadilan dan membandingkan. Nanti (perusahaan jasa travel) CityTrans teriak, DayTrans teriak lho kok kita enggak disubsidi,” ujar dia saat dihubungi pada Selasa, 15 Agustus 2023.
Menurut Aditya, subsidi itu seharusnya diberikan kepada masyarakay yang berpemghasilan rendah. Atau jika lebih cocok diberikan secara komprehensif untuk pelayanan publik di perkotaan. Berbeda dengan kereta jarak jauh yang tidak semuanya mendapatkan subsidi tiketnya.
Selain itu, kata Aditya, kereta api bandara pun sebetulnya tidak perlu disubsidi tiketnya. Lain hal jika keretanya menuju ke bandara-bandara yang masih dianggap kecil frekuensi penerbangannya, seperti di Padang dan Solo. Tapi, jika Bandara Kualanamu atau Bandara Soekarno-Hatta, tidak perlu disubsidi.
“Karena kalau subsidi tiket itu nanti masyarakat, itu akan mudah membandingkan dan membuat analisis ‘lho enggak adil dong orang kaya kok disubsidi’ misalnya begitu,” kata Aditya. “Lho kereta api bandara saja enggak disubsidi kok masa kereta cepat tiketnya disubsidi.”
Saran tidak memberikan subsidi dalam bentuk tiket kereta
Dia menyarankan pemerintah tidak memberikan subsidi dalam bentuk tiket kereta saja. Tapi bisa dialihkan dalam bentuk lain, seperti memberikan suntikan dana dalam bentuk penyertaan modal negara misalnya. “Jadi enggak masalah, pemerintah tetap memberikan support,” ucap Aditya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan soal subsidi itu setelah menjajal LRT Jabodebek. Menurut dia, subsidi diberikan agar sama dengan moda transportasi massal lainnya.
"Baik yang namanya kereta bandara, TransJakarta, KRL, kereta api, LRT, MRT, baik yang namanya Kereta Cepat, semuanya harus ada subsidinya," ujar Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis, 10 Agustus 2023.
Menurut Jokowi, subsidi diperlukan agar tarif transportasi massal terjangkau dan mampu menarik minat masyarakat. Soal besaran subsidi yang akan diberikan untuk LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Jokowi menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.
"Biar dihitung nanti secara teknis. Masa presiden disuruh ngitung-ngitung seperti itu," kata Jokowi.
Menurut Jokowi kerugian masyarakat akibat kemacetan di Jabodetabek dan Bandung mencapai Rp 100 triliun per tahun. Oleh karena itu, Jokowi berharap masyarakat dapat berpindah dari moda transportasi pribadi menjadi transportasi umum seperti LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Budi Karya menjelaskan subsidi dalam bentuk PMN
"Setiap tahun, loh, rugi kita hampir Rp 100 triliun. Ini harus segera diatasi karena secara makro ekonomi negara kita besar sekali. Bahwa harus ada subsidi itu, ya itu kewajiban pemerintah, kewajiban negara," kata Jokowi.
Belakangan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan subsidi itu dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI. Hal itu berbeda dengan subsidi yang diberikan kepada LRT Jakarta dan mass rapid transit atau MRT Jakarta.
Contohnya, MRT Jakarta tarifnya Rp 15 ribu, sebenarnya angka finansialnya hampir dua kali lipat, sama juga dengan LRT. “Untuk KCJB sama-sama kita memberikan PMN kepada KAI, KAI melaksanakan. Berarti beban bunga yang mesti ditanggung kan jadi for free dan dia dapatkan cashflow, bila digabungkan jadi satu bagian daripada ‘subsidi’ oleh pemerintah,” ujar dia dalam wawancara bersama Reuters dikutip pada Sabtu, 12 Agustus 2023.
Budi Karya menjelaskan bahwa PMN itu sudah ditetapkan sekitar 3-4 bulan lalu. Soal angkanya, dia mengaku tidak mengetahui secara jelas. Yang penting, kata dia, dengan adanya subsidi harga tiket sepur kilat itu bisa turun. “Iya (bisa turun),” ucap dia.
MOH KHORY ALFARIZI | CAESAR AKBAR | REUTERS
Foto 
