Minim Pembangunan di Galangan Kapal Lokal

JAKARTA – Industri galangan kapal di Indonesia dianggap unggul dalam jasa reparasi, tapi minim pesanan pembuatan kapal baru. Para pengelola kapal barang dan penumpang masih cenderung memburu kapal bekas dari luar negeri daripada membangun yang baru di dalam negeri. “Selain mahal, teknologi dan suku cadang kita belum memadai,” ucap Direktur National Maritime Institute, Siswanto Rusdi, kepada Tempo, kemarin, 12 Oktober 2022.

Bila merujuk pada data Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) yang beranggotakan 204 entitas, saat ini terdapat 118 perusahaan pengelola galangan kapal, 76 perusahaan penunjang perkapalan, 3 perusahaan klasifikasi kapal, serta 7 entitas konsultan perkapalan.

Menurut Siswanto, mayoritas penyedia galangan kapal ini hidup dari jasa reparasi rutin kapal. Di Indonesia, kapal pengangkut penumpang diwajibkan melalui pemeriksaan berkala selama setahun sekali. Adapun jadwal docking atau perawatan dan pengecekan rutin kapal barang minimal dua kali dalam lima tahun. Tingkat pembangunan kapal baru, terutama segmen kargo dan penumpang, terbilang rendah karena biayanya tinggi.

“Untuk armada kargo, ongkos reparasi Rp 2-3 miliar, tergantung jenis kapalnya. Sementara itu, membangun yang baru butuh Rp 50-100 miliar,” tuturnya.

Sejumlah kapal melakukan aktivitas bongkar-muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. TEMPO/Tony Hartawan

Dia mengimbuhkan, pesanan kapal baru cenderung datang dari pemerintah untuk keperluan publik. Kementerian Perhubungan, Siswanto mencontohkan, sempat memesan puluhan kapal kargo untuk kebutuhan program tol laut. Pada 2018, pemerintah meresmikan 11 kapal penyokong tol laut yang jenisnya beragam, dari kapal perintis berukuran 1.200-2.000 gross tonnage (GT), kapal kontainer berukuran sekitar 100 TEUs, kapal ternak, kapal kenavigasian, hingga kapal untuk kebutuhan latihan. Jumlah kapal pesanan kementerian terus bertambah hingga akhirnya bisa melayani 33 trayek tol laut pada tahun ini.

“Di luar pesanan pemerintah, demand kapal baru hanya untuk segmen kapal tunda dan tongkang (tugboat dan barge). Pembuatannya tak serumit kapal kargo besar,” kata Siswanto. Jenis armada yang biasanya sepaket itu dipakai sebagai pengangkut komoditas tambang.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Iperindo, Hilman Risan, membenarkan bahwa jenis kapal tunda dan tongkang mendominasi bisnis pembuatan kapal baru di Tanah Air. Pembangunan kapal tersebut pun hanya terfokus di beberapa lokasi khusus, seperti Batam dan Samarinda. “Kalau kapal pesanan pemerintah, hingga Agustus lalu, cuma ada tujuh unit.”

Juru bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arif, menyebutkan aktivitas reparasi masih dominan di galangan kapal lokal. Kapasitas reparasi kapal per tahun saat ini mencapai 12 juta deadweight tonnage (DWT). Sedangkan untuk pembangunan hanya sebesar 1 juta DWT.

“Hal ini disebabkan industri galangan kapal dalam negeri masih sangat bergantung pada order pembangunan kapal dari pemerintah dan badan usaha milik negara,” katanya. “Sebagian besar industri pelayaran swasta masih mengimpor armadanya.”

Direktur Utama PT Samudera Indonesia Tbk, Bani Maulana Mulia, memastikan entitasnya selalu mendukung produksi kapal dalam negeri. Namun galangan lokal belum bisa memenuhi jenis kapal yang dibutuhkan oleh perusahaan berkode saham SMDR ini. “Saat ini kapal peti kemas berukuran di bawah 1.000 TEUs kami pesan di dalam negeri, sedangkan kapasitas yang lebih besar kami pesan dari luar.”

Dengan 50 aset kapal peti kemas yang aktif saat ini, SMDR melayani pergerakan 1,5-2 juta TEUs (satuan kargo) dalam setahun. Menurut Bani, manajemen sedang memesan tiga unit kapal baru yang dibangun di Jepang. Selain pengadaan tiga kapal peti kemas, manajemen akan membeli beberapa tanker atau kapal pengangkut minyak. Pada Agustus 2021, perusahaan menyatakan sudah menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) hingga US$ 50 juta untuk investasi kapal baru. 

YOHANES PASKALIS