Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin menilai program cetak sawah baru di lahan gambut sebagai anomali. Sebab, menurut dia, sejarah membuktikan bahwa pencetakan sawah baru tak berpengaruh terhadap produksi pangan nasional. "Kebijakan program cetak sawah ini benar-benar anomali," ujarnya seperti dikutip dari siaran pers, Ahad, 3 Mei 2020.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera ini menyebutkan sejumlah alasan program cetak sawah baru tak tepat sasaran. Pertama, di masa lalu sudah dibuktikan bahwa Rp 1,6 triliun pernah lenyap dari APBN akibat memaksakan lahan gambut dibuka untuk sawah. "Yang tidak berefek sama sekali terhadap cadangan pangan nasional," kata Akmal.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ia juga menyoroti anggaran cetak sawah sebesar Rp 209,8 miliar pada postur anggaran tahun 2020 dan kemudian dipangkas menjadi Rp 10,8 miliar rupiah akibat penghematan. Angka itu kini setelah refocussing menjadi nol rupiah.
Akmal menyebutkan bahwa percetakan sawah tak bisa instan, tapi membutuhkan waktu minimal satu tahun. Hal itu pun belum mencakup proses pembangunan infrastruktur penunjang seperti irigasi dan jalan.
Oleh karena itu, Akmal berharap pemerintah dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan. Terlebih sebelumnya Badan Pemeriksa Keuangan sebelumnya menemukan masih ada sawah-sawah yang merupakan cetakan periode 2014-2019 yang belum termanfaatkan secara optimal.
Menurut Akmal, optimalisasi pemanfaatan sawah yang sudah dicetak periode 2014-2019 lebih baik dilakukan ketimbang membuka lahan baru, apalagi lahan gambut.
Pernyataan Akmal menanggapi rencana program pembukaan lahan atau cetak sawah baru oleh Kementerian Pertanian. Program yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini akan difasilitasi dan didanai oleh BUMN.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementeiran Pertanian Sarwo Edhy sebelumnya menjelaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan BUMN untuk menggarap lahan gambut menjadi sawah dengan data kehutanan sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
"Akan kita garap bekerja sama BUMN, tapi teknisnya dari Kementan," kata Sarwo Edhy dalam rapat dengar pendapat virtual bersama Komisi IV di Jakarta, Rabu pekan lalu, 29 April 2020.
Lebih jauh Sarwo Edhy menjelaskan bahwa lahan gambut seluas 200.000 hektare yang akan digarap menjadi lahan sawah dilakukan dengan pembiayaan sepenuhnya dari BUMN. Kementan akan melakukan bimbingan dan pembinaan teknis, mengingat lahan gambut memerlukan penanganan khusus, seperti pemberian dolomit untuk menetralkan asam pada tanah sebelum bisa ditanami.
Sebelumnya, Presiden Jokowi pada Selasa pekan lalu meminta agar BUMN membuka lahan baru, yakni lahan gambut untuk dioptimalisasi menjadi lahan sawah sebagai antisipasi jika terjadi kekeringan dan ancaman kelangkaan pangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan bahwa instruksi tersebut dengan memperkirakan adanya lahan seluas 900 ribu hektare di Kalimantan Tengah yang dapat dimanfaatkan menjadi lahan sawah.
"Di Kalimantan Tengah diperkirakan ada lebih dari 900.000 hektare, yang sudah siap 300.000 hektare juga yang dikuasai BUMN ada sekitar 200.000 hektare agar dibuat perencanaan," kata Airlangga.
ANTARA
Foto 
