Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan tidak perlu khawatir akan ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan di IKN.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Deputi Bidang Sosial dan Kebudayaan Otorita IKN Alimudin mengatakan saat ini pemerintah sedang membangun sejumlah sekolah berstandar internasional untuk anak-anak ASN yang bertugas di IKN.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Jangan khawatir karena di IKN sedang dibangun Bina Bangsa School, Jakarta International School juga sudah masuk,” kata Deputi Bidang Sosial dan Kebudayaan Otorita IKN Alimudin, di hadapan ratusan ASN dalam diskusi di Jakarta, Sabtu, 3 Agustus 2024.
Alimudin mengatakan pemerintah sudah merancang dengan matang terkait tata kelola IKN dan infrastruktur penunjang. Dia mengatakan, proses pembangunan akan terus berlanjut dan sejumlah fasilitas dasar seperti rumah sakit sudah siap beroperasi.
“Saya mau bilang, di IKN ada tiga rumah sakit yang akan beroperasi. Ada RS Hermina, RS Abdi Waluyo, dan Mayapada,” ujarnya.
Selain itu, ia mengatakan pemerintah pun sedang merancang peta jalan pendidikan di IKN. Dia menyebut anak ASN yang akan pindah tugas, kata dia, juga akan didata.
“ASN yang pindah akan didata, anaknya usia berapa, anaknya ada berapa orang dan sebagainya. Ini bertujuan untuk penyediaan sekolah. Sekolah sudah disiapkan, bahwa itu maksimal, tentu belum. Karena pembangunan masih terus berlangsung,” katanya.
Dia menambahkan para ASN tidak perlu khawatir dengan lingkungan di IKN. Sebab dari total luasan wilayah IKN, hanya 25 persen yang akan dibangun menjadi infrastruktur.
“Sisanya akan dihijaukan dengan tumbuhan endemik. Sekarang sedang dalam proses ditanami semua,” kata dia.
Terkait isu gesekan dengan masyarakat lokal, ia menepis. Namun ada konflik lahan di IKN. “Bahwa ada isu penyingkiran masyarakat lokal, itu bohong, itu hoaks. Tidak ada yang namanya penggusuran masyarakat lokal. Ada konflik pertanahan, itu memang ada dan sedang kita selesaikan” katanya.