Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Yogyakarta - Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjadi pembicara dalam forum UMY Leadership Talk: Belajar dari Kepemimpinan Politik Ganjar Pranowo yang digelar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Rabu, 26 Februari 2025. Di hadapan ratusan mahasiswa UMY, Ganjar salah satunya mengungkap bagaimana ia membuat kebijakan khusus untuk menghilangkan kebiasaan gratifikasi para bawahannya saat menjadi kepala daerah di Jawa Tengah dulu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Untuk menggugurkan kebiasaan gratifikasi itu dulu kami membuat lembaga pelaporan gratifikasi di tingkat kota di Jawa Tengah," kata Ganjar. Lewat lembaga itu, Ganjar melanjutkan, pengawasan terhadap praktik-praktik gratifikasi bisa lebih efektif dan mencegah pungutan liar berkembang semakin meluas.
“Dengan lembaga itu, setiap pejabat di tingkat daerah yang menerima gratifikasi, wajib melakukan laporan," ujar Ganjar. "Karena adanya aturan tersebut, mulai muncul kebiasaan untuk tidak menerima atau justru membeli barang gratifikasi yang diberikan." Masyarakat yang mengetahui adanya praktik gratifikasi juga bisa melaporkan adanya temuan temuan ke lembaga itu tanpa identitasnya diungkap.
Pentingnya Menjaga Integritas bagi Pemimpin Politik
Ganjar menuturkan, gratifikasi menjadi salah satu praktik korupsi yang harus diberantas sejak awal. Hal ini menurutnya juga sebagai bagian dari menjaga integritas seorang pemimpin. "Adab dalam berpolitik berangkat dari kebiasaan, maka menjadi penting bagi para pemimpin dalam sistem politik untuk menjaga integritas dengan menghilangkan kebiasaan yang melanggar adab dan etika, seperti gratifikasi," imbuh dia.
Lebih jauh, Ganjar menilai, seorang pemimpin dalam menjaga integritas lewat kewenangan yang dimiliki bukan perkara gampang. Sebab integritas dalam sistem politik tidak hanya sebatas sikap seorang individu, namun juga perlu diimplementasikan ke dalam kebijakan publik.
“Maka setiap pejabat di tingkat daerah yang menerima gratifikasi wajib melakukan laporan, dan karena adanya aturan tersebut muncul kebiasaan untuk tidak menerima atau justru membeli barang gratifikasi yang diberikan,” ujar mantan anggota DPR RI itu. "Orang yang telah masuk ke dalam sistem politik harus bisa memiliki kontrol yang baik atas dirinya, karena kursi kekuasaan adalah kursi yang sangat nyaman."
Ganjar melanjutkan, dalam negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, peran kelompok masyarakat sipil dan juga kampus cukup penting untuk menjalankan fungsi pengawasan. "Terutama dari kalangan mahasiswa, saya membayangkan mahasiswa dididik tidak hanya agar memiliki pengetahuan dan keterampilan, namun juga adab dan integritas," tuturnya. "Para mahasiswa adalah agen perubahan yang perlu untuk diberi ruang, karena ilmu politik terus berkembang dan memang belum tuntas."
Pilihan Editor: Awal Mula Ganjar Pranowo Mendapat Julukan Ketua Penguin
Foto 
