Korupsi di Basarnas, Saksi Mahkota Ungkap Tradisi Pungutan Dana Komando 10 Persen

TEMPO.CO, Jakarta - Eks Sekretaris Utama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Sestama Basarnas, Max Ruland Boseke, mengaku pungutan dana komando (Dako) bersumber dari setoran perusahaan rekanan yang mulai berjalan pada 2009.

Pilihan Editor: Hukuman Eks Direktur PT Timah Emil Ermindra Diperberat Jadi 20 Tahun Penjara

Dia tak mambantah soal adanya mark up pada anggaran pengadaan truk angkut personel 4WD dan rescue carrier vehicle (RCV) dengan persentase 10 hingga 15 persen, yang mana 10 persen adalah dana komando. "10 persen yang dana komando," kata dia saat memberikan keterangan sebagai saksi mahkota pada sidang perkara korupsi pengadaan truk angkut personel 4WD dan RCV di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat, Kamis, 27 Februari 2025.

Dia menyebut implementasi dana komando dilakukan sejak 2009 atau setelah Basarnas lepas dari Kementerian Perhubungan dan menjadi lembaga dengan anggaran tersendiri. Ia menjelaskan pimpinan Basarnas saat itu mengeluarkan kebijakan agar setiap perusahaan yang menjadi rekanan proyek menyetorkan uang yang disebut sebagai dana komando. Mereka wajib menyerahkan dana operasional atau dana komando sebesar 10 persen. Namun, kebijakan Kabasarnas itu sifatnya hanya lisan.

Meskipun tidak ada aturan baku, kata kader PDIP itu, dana komando terus berjalan setiap kali ada proyek pengadaan di Basarnas, termasuk pembelian puluhan truk angkut personel 4WD dan RCV pada 2014.