Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian berharap kolaborasi Data Presisi Pemerintahan Desa antara kementeriannya dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Forum Rektor Indonesia dapat melahirkan kebijakan yang tepat sasaran. "Kita kolaborasi antara pengambil kebijakan dan dunia akademik, sehingga akan dibuat kebijakan yang betul-betul tepat sasaran untuk rakyat," ujarnya di Jakarta, Senin, 29 Maret 2021.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kolaborasi dan sinergitas tiga pihak yang dinyakatan melalui penandatanganan nota kesepahaman di Sasana Bhakti Praja, Gedung C, Kantor Kemendagri, juga diharapkan menjadi dasar kebijakan dalam pembangunan maupun bidang sosial yang tepat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Kita harap pemerintah bisa menyelesaikan data sekaligus membuat dasar-dasar kebijakan untuk pembangunan atau bidang sosial yang tepat sehingga menjadi legacy untuk pemerintah yang akan datang," kata Mendagri.
Tito menjelaskan, pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia selama satu tahun terakhir menjadi pelajaran berharga. Inilah saatnya memperkuat desa, baik dalam segi pembangunan, maupun menjadikannya sebagai sentra ekonomi baru.
Hal ini dapat mengurangi beban kota karena di desa terbuka berbagai lapangan kerja, bahkan pada akhirnya menjadikan masyarakat di desa lebih sejahtera. Karena itu, penyajian data secara presisi amat dibutuhkan.
"Perlu kita lakukan adalah bagaimana memperkuat data bottom-up, data yang riil dari semua desa untuk berbagai variabel, tidak hanya masalah sosial, tapi misalnya ekologi, geologi desa," ujar Tito.
Dengan memperkuat data akumulasi dari berbagai data di pedesaan diharapkan menjadi data nasional yang dapat dijadikan dasar dalam mendesain pembangunan dan penyaluran bantuan sosial.
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaparesiasi ide untuk membuat data presisi di seluruh desa. Keberadaan data ini akan memudahkan pemerintah dalam menyusun kebijakan. Apalagi persoalan selama ini, kata Mensos, saat penyusunan kebijakan seringkali disulitkan dengan pencarian data secara lengkap.
Dengan adanya data desa presisi, dapat dilakukan pemantauan tak hanya berdasarkan data numerik, tetapi juga data spasial. Mensos mencontohkan bagaimana kerja data spasial dapat melihat perkembangan kondisi rumah masyarakat. "Bagi kami data ini sangat penting untuk mengevaluasi. Tidak (berdasarkan) katanya siapa, tetapi bahwa secara fisik kami bisa mengetahui dengan pasti," kata Mensos.
Sementara itu, Ketua FRI Arif Satria menjelaskan, data desa presisi merupakan salah satu inovasi yang sudah berkembang di masyarakat dan akan terus ditingkatkan keakuratannya. Tujuannya, agar pengambilan keputusan dalam perencanaan dan proses pembangunan desa berjalan dengan baik. “Apapun juga data yang saat ini ada harus terus kita sempurnakan dengan berbagai metodologi yang terus kita sempurnakan,” katanya.
Arif menyebutkan, saat ini data desa presisi sudah dimanfaatkan oleh 16 kabupaten di Indonesia dan bakal terus berkembang di berbagai daerah. Upaya ini, kata Arif, akan dilakukan tentunya dengan bekerja sama dengan Kemendagri dan Kemensos. (*)
Foto 
