Upaya Pemkab Tulang Bawang Percepat Pengentasan Kemiskinan Ekstrem

MEMO BISNIS – Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dan terwujudnya Universal Coverage Jamsostek (UCJ). Oleh karena itu, pada 24 Februari 2025 telah digelar Rapat Koordinasi Rencana Pelaksanaan Program BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2025 di Hotel Sapadia Unit 2.

Hadir dalam rakor tersebut Sekda Kabupaten Tulang Bawang Ferli Yuledi. Selain itu, hadir juga Asisten 1, Kepala cabang BPJS ketenagakerjaan Cabang Tulang Bawang, Seluruh OPD, dan camat Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulang Bawang yang rilis pada Agustus 2024, Kabupaten Tulang Bawang memiliki persentase penduduk miskin pada tahun 2024 sebesar 7,88 persen, turun 0,16 poin dari tahun 2023. Sementara jumlah penduduk miskin tahun 2024 sebesar 37,46 ribu orang, menurun 0,37 ribu orang dari tahun 2023.

Adapun garis kemiskinan pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp 560.324,-/kapita/bulan, naik sebanyak 7,26 persen dari tahun 2023 yang sebesar Rp 522.396,-/kapita/ bulan. Sementara Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada tahun 2024 sebesar 0,82 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada tahun 2024 sebesar 0,17.

Penghapusan kemiskinan merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita. Penghapusan kemiskinan merupakan salah satu isu yang diatensi Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sekretaris BSKDN Noudy R.P. Tendean mengatakan, pihaknya bersama BPJS Ketenagakerjaan akan menganalisis percepatan peningkatan cakupan penggunaan BPJS Ketenagakerjaan di daerah. Langkah ini merupakan bagian dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui UCJ di seluruh Indonesia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Langkah ini menurut dia juga merupakan langkah strategis untuk membantu masyarakat mendapatkan perlindungan dari aspek kesehatan maupun ketenagakerjaan. “Sehingga program nasional percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini maupun kemiskinan pada umumnya bisa mencapai sasaran,” kata Noudy dalam keterangannya, Kamis, 27 Februari 2025.

BSKDN, kata Noudy, juga memiliki berbagai inovasi yang salah satu tujuannya adalah menghapus kemiskinan. Hal ini misalnya dalam mendorong pemerintah daerah memberikan pelayanan perizinan yang terintegrasi berbasis teknologi informasi. Selain memudahkan pelayanan, untuk memberikan kemudahan berinvestasi.

BSKDN Kemendagri menurut Noudy juga mendukung adanya UCJ Award yang dapat memotivasi daerah untuk terus berkinerja. Program ini diyakini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan bagian dari upaya pemberantasan kemiskinan. (*)