Australia Siapkan Aturan agar Media Sosial Mengucurkan Pendanaan ke Media

Bos Meta Mark Zuckerberg mendapat peringatan agar jangan memprotes terkait dengan usulan Pemerintah Australia yang memaksa raksasa teknologi seperti Facebook, TikTok dan Google agar mau membayar ke perusahaan media yang beritanya ditarik ke media sosial oleh platform tersebut. Usulan ini mencuat setelah banyak perusahaan media mengalami penurunan revenue.

Pemerintahan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengungkap kebijakan baru ini pada Kamis, 12 Desember 2024, untuk mendorong perusahaan pemilik media sosial agar mau membayar para pengusaha media atas berita-berita yang dibagikan di media sosial mereka. Ini akan menjadi ‘pertempuran’ kedua bagi para raksasa teknologi setelah beberapa minggu lalu Australia melarang remaja menggunakan media sosial.

Meta yang memiliki media sosial Facebook dan Instagram dianggap gagal memperbaharui kesepakatan pendanaan baru dengan sejumlah perusahaan seperti News Corp, ABC, Guardian Australia dan Nine, yang dibuat di era pemerintahan Morrison pada 2021. Untuk mendorong perusahaan-perusahaan raksasa teknologi kembali ke meja perundingan, Partai Buruh di Australia berencana mengatur sebuah biaya tahunan yang bernilai puluhan juta dollar dari para platform media sosial yang punya revenue lebih dari AUD 250 juta (Rp2 triliun). Jika sebuah perusahaan teknologi sepakat untuk mendanai media, maka perusahaan media sosial itu boleh mengurangi biaya tahunan.  

Jika tidak ada aral melintang, aturan ini akan diberlakukan Pemerintah Australia per 1 Januari 2025, meskipun detail aturan ini masih akan ditentukan. Jumlah anggota parlemen Australia pada tahun ini mengalami penambahan sehingga aturan ini kemungkinan diterapkan secara retrospektif.     

Aturan yang diusulkan ini memicu silang pendapat dengan Meta, yang pada tahun lalu Kanada menutup akses pemberitaan ke Facebook dan Instagram di tengah sengketa yang mirip ini, setelah Meta menolak membayar AUD1.6 triliun (Rp16.330 triliun).