Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Tim dari Perserikatan Bangsa Bangsa gagal membujuk pemerintah Myanmar agar menerima kepulangan warga etnis Rohingya dari Bangladesh. Pemerintah Myanmar juga diminta memberikan izin pekerja bantuan untuk masuk ke negeri yang sarat konflik itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Seperti yang dilansir Channel News Asia pada 17 Oktober 2017, juru bicara PBB mengatakan, utusan PBB kembali dari Myanmar dengan tangan kosong setelah tidak mendapatkan persetujuan mengenai masalah repatriasi itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kepala urusan politik PBB, Jeffrey Feltman, berada di Myanmar selama lima hari untuk membahas nasib lebih dari 582.000 warga etnis Rohingya, yang meninggalkan negara bagian Rakhine sejak akhir Agustus lalu.
"Selain bertemu dengan Penasihat Nasional Myanmar, Aung San Suu Kyi dan komandan militer Jenderal Min Aung Hlaing, Feltman juga dibawa ke Rakhine. Pada saat itu, Feltman berkesempatan melihat desa itu sendiri terbakar saat dibawa melalui wilayah itu dengan pesawat," kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric.
Setelah itu, Dujarric mengatakan Feltman meminta Sekjen PBB Antonio Guterres mendesak pemerintah Myanmar agar mengizinkan tim kemanusiaan memasuki Rakhine. Sementara para pengungsi diizinkan pulang ke rumah dengan suka rela, selamat dan terhormat ke negara asalnya.
Mengomentari tindakan Myanmar yang mencegah penyaluran bantuan di Rakhine, Dujarric mengatakan: "Pertanyaan harus dijawab oleh pemerintah Myanmar untuk PBB, kami ingin kebenaran diberikan sesegera mungkin."
Saat ini sekitar 580 ribu warga etnis minoritas Rohingya mengungsi ke daerah perbatasan Bangladesh seperti Cox Bazar setelah menyelamatkan diri dari kekerasan militer Myanmar di negara bagian Rakhine sejak Agustus 2017.
CHANNEL NEWS ASIA|RADIO FREE ASIA|YON DEMA
Foto 
