Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memutasi 237 perwira tinggi di lingkungan TNI. Kebijakan mutasi ini tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tertanggal 29 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI Brigadir Jenderal Kristomei Sianturi mengatakan, ada 109 perwira tinggi dari TNI AD, 64 dari TNI AL, dan 64 dari TNI AU yang dimutasi. Dia mengatakan, kebijakan mutasi ini ialah hal yang rutin dan wajar dilakukan dalam sistem pembinaan karier di lingkungan TNI.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
"Sekaligus kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan tugas yang terus berkembang," kata Kristomei dalam keterangannya, pada Rabu, 30 April 2025.
Salah satu perwira tinggi yang dimutasi ialah Marsekal Pertama Muzamar yang dimutasi sebagai Panglima Komando Operasi Udara atau Pangkoopsud I. Dia menggantikan Marsekal Muda Mohammad Nurdin yang dimutasi menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Udara.
Nama lain yang dimutasi ialah Laksamana Muda Rudhi Aviantara. Dia dimutasi dari Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kas Kogabwilhan II) ke Panglima Komando Lintas Laut Militer atau Pangkolinlamil.
Rudhi Aviantara menggantikan Laksamana Muda Krisno Utomo yang kini dimutasi ke Panglima Koarmada III. Posisi itu sebelumnya dijabat oleh Laksamana Muda Hersan, yang kini dipindahkan ke Pangkogabwilhan I.
Sementara itu, Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo, yang sebelumnya menjabat sebagai Pangkogabwilhan I dimutasi sebagai Staf Khusus Kepala Staf TNI AD. Kunto Arief Wibowo merupakan putra dari mantan wakil presiden periode 1993-1998, Try Sutrisno.
Try Sutrisno juga seorang purnawirawan jenderal dari Angkatan Darat. Dia merupakan salah satu pensiunan tentara yang terlibat dalam usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Usulan itu disampaikan oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI.
Try Sutrisno menandatangani dokumen yang berisi delapan tuntutan politik, bersama dengan purnawirawan lainnya. Di antaranya ialah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, dan Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan.
Pilihan Editor: Menhan Minta Tunjangan Operasi untuk Prajurit TNI Naik 75 Persen
Foto 
