Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Dua calon gubernur Jakarta Pramono Anung dan Ridwan Kamil beradu pendapat soal nasib Jakarta setelah tidak berstatus sebagai ibukota negara. Perdebatan itu awalnya dipantik oleh Pramono ketika menanyakan gagasan Ridwan yang ingin memindahkan pusat pemerintahan Jakarta ke kawasan utara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Baru-baru ini Kang Emil juga bilang bahwa akan memindahkan Balai Kota dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Untuk itu, kami ingin menanyakan apakah ini memang serius untuk dipindahkan?” tanya Pramono saat debat terakhir pilkada Jakarta, Ahad malam, 17 November 2204.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Melanjutkan pertanyaan tersebut, Pramono mengatakan setelah Jakarta resmi melepas status sebagai ibukota negara, akan banyak gedung perkantoran yang tidak terpakai. Untuk itu, dia memastikan apakah rencana Ridwan menggeser pusat pemerintahan Jakarta itu serius atau hanya imajinasi belaka.
“Jakarta bukan ibu kota lagi, dan di pusat pemerintahan Balai Kota, banyak sekali gedung-gedung yang akan menjadi kewenangan pemerintah Jakarta. Untuk itu, apakah perlu dipindahkan? Apakah ini juga bagian dari imajinasi yang dihadirkan oleh pasangan nomor satu?” kata Pramono.
Menjawab pertanyaan itu, Ridwan Kamil mengatakan rencana itu merupakan solusi dalam menyelesaikan tata ruang. Dia mengatakan pemindahan pusat pemerintahan ke Jakarta Utara agar mobilitas pemerintah tidak terkonsentrasi di Jakarta Pusat.
“Saya selalu konsisten dengan apa yang sering diwacanakan dan disampaikan. Semua itu semata-mata untuk menghadirkan tata ruang,” kata mantan gubernur Jawa Barat itu menjawab pertanyaan Pramono.
Alasannya, ujar Ridwan, saat ini pergerakan penduduk Jakarta terkonsentrasi di kawasan pusat. Dampaknya, sulitnya mengatasi masalah kemacetan. “Kemacetan dan polusi ini karena beban pergerakan ke pusat terlalu besar,” kata Ridwan.
Ridwan mengatakan alasannya memilih Jakarta Utara sebagai pusat pemerintahan Jakarta. Salah satunya ketersediaan ruang dan akses yang memadai.
“Karena aksesnya bagus, Ancol itu punya lahan 200 hektare untuk membangun. Tinggal kita bikin pusat bisnis baru yang merupakan akumulasi dari perkantoran-perkantoran pemerintahan Jakarta dari BUMD,” kata Ridwan.
Kendati demikian, menurut Ridwan, rencana tersebut memang harus didiskusikan lebih lanjut. Sebab, memindahkan pusat kegiatan pemerintah maupun bisnis adalah solusi teknokratis.
"Tapi kalau menurut teori planologi, itulah solusi untuk pengurangan beban di pusat akibatnya mobilisasi yang tinggi,” kata Ridwan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menggelar debat ketiga paslon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta 2024 dengan tema “Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim". Tema ini terbagi atas enam subtema, yakni penanganan banjir, penataan pemukiman, penurunan emisi yang meliputi polusi udara serta transisi energi baru terbarukan. Kemudian, subtema soal pengelolaan sampah, ketersediaan air bersih, dan kota layak huni penataan ruang terbuka hijau.
Peserta debat tersebut adalah paslon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO), paslon nomor urut 2 Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun), dan paslon nomor urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel).
Foto 
