TEMPO.CO, Jakarta - Pegiat HAM dan pengacara Papua, Veronica Koman mempertanyakan komitmen pemerintah dalam memberikan partisipasi rakyat Papua dalam pembahasan RUU Otonomi Khusus Papua atau Otsus Papua. Veronica menyebut Pansus malah berencana menggelar rapat tertutup pada Senin pekan depan, 31 Mei 2021.
"Lucu ya kesimpulan rapatnya bilang bahwa perpanjangan RUU Otsus akan dilaksanakan dengan partisipasi rakyat Papua, tapi itu bertolak belakang bahwa hari Senin rapatnya tertutup," kata Veronica Koman kepada Tempo, Kamis, 27 Mei 2021.
Veronica menyebut masyarakat Papua tak berpartisipasi jika rapat dilakukan tertutup. Ia pun menilai DPR dan pemerintah membahas RUU Otsus Papua dengan mengabaikan UU Otsus Papua itu sendiri.
Di antaranya, kata dia, menyangkut pelibatan Majelis Rakyat Papua yang menurut mandat UU Otsus Papua mendapat wewenang untuk mengevaluasi otonomi khusus.
"Menurut saya yang lagi dilakukan di DPR ini adalah oksimoron ya," ujarnya. "Sekarang rapatnya mau dibuat tertutup, ini betul-betul main sandiwara saja."
Rancangan Undang-undang Otonomi Khusus Papua saat ini tengah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat melalui tim Panitia Khusus. Ada dua poin yang diusulkan untuk direvisi, yakni perpanjangan dana otsus serta besaran dananya dan kewenangan pemerintah pusat dalam pemekaran wilayah.
Ketua Pansus RUU Otsus Papua Komarudin Watubun mengatakan pembahasan rancangan undang-undang ini sudah dilakukan secara terbuka dan partisipatif. Ia mengatakan Pansus sudah dua kali berkunjung ke Papua dan Papua Barat.
Menurut Komarudin, Pansus juga bakal mengundang para akademisi yang fokus pada isu Papua serta berbagai pemangku kepentingan dari Papua dan tokoh-tokoh Papua. Namun ia beralasan ada isu-isu yang harus dibicarakan secara tertutup dengan TNI dan BIN. "Kalau keterbukaan saya kira itu sangat terbuka, tapi memang ada hal-hal tertentu yang harus ditutup," kata Komarudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Mei 2021.
Baca: Benny Wenda: Kami Tak Tertarik pada Hoaks yang Disebarkan Intelijen Indonesia
