Konten
Jokowi Kritik izin Membangun PLTP Butuh 6 Tahun, ESDM SInggung Konflik dengan Masyarakat
ESDM menyebutkan bahwa mandeknya perizinan PLTP biasa terjadi di tahap eksplorasi dimana sering timbul penolakan dari masyarakat.
bisnis8 jam lalu
Pemerintah Batal Bahas RUU Pengawasan Obat dan Makanan
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah dan DPR tidak akan melanjutkan pembahasan RUU Pengawasan Obat dan Makanan.
bisnis2 hari lalu
Bappenas Kerja Sama dengan Inggris Kawal Isu SDGs dan Ekonomi Hijau
Bappenas dan pemerintah Inggris bekerja sama mengawal isu pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta ekonomi hijau.
bisnis2 hari lalu
Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Tidak Gunakan Anggaran Bappenas
Suharso Monoarfa mengatakan program makan bergizi gratis Prabowo tidak akan menggunakan anggaran Bappenas.
bisnis2 hari lalu
Pembangunan IKN Tahap II dimulai 2025, Bappenas: Fokus Membangun Economic Crowd
Pembangunan ini dianggap penting untuk dapat memastikan orang-orang yang tinggal di IKN tercukupi kebutuhan sosial dan fisiknya
bisnis2 hari lalu
Kementerian ESDM akan Tambah Kapasitas PLTS Cirata
Kementerian ESDM direncanakan akan menambah kapasitas di PLTS Cirata sekitar 500MW. Sebelumnya, PLTS Cirata memiliki kapastitas 192MWp.
bisnis2 hari lalu
Volume Kendaraan yang Tinggalkan Jabodetabek Alami Penurunan, Menuju Puncak Masih Ramai
PT Jasamarga Metropolitan Tollroad menyebut, H-1 libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW terpantau 120.949 kendaraan meninggalkan Jabodetabek.
bisnis3 hari lalu
Libur Panjang, Ini Daftar Taman Bermain yang Beri Promo untuk Pengunjung
Berikut adalah beberapa taman hiburan yang memberikan promo selama libur panjang pada 14-16 September 2024.
bisnis4 hari lalu
OJK Jatuhkan Sanksi Pembatasan Usaha ke Jiwasraya dan Berdikari Insurance
Asuransi Jiwasraya dan Berdikari Insurance kena sanksi oleh OJK karena dinilai telah melanggar sejumlah ketentuan yang ada di bidang perasuransian.
bisnis6 hari lalu
Celios Indikasikan Program Pensiun Tambahan untuk Bayar Utang Negara
Program pensiun tambahan diindikasikan menjadi siasat pemerintah untuk membayar utang negara. Hal ini disebabkan terjadinya defisit anggaran yang diperkirakan mencapai angka 600 triliun.