KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi
KPK menyatakan akan mendampingi pansus haji DPR jika ditemukan adanya indikasi korupsi.
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
KPK menyatakan akan mendampingi pansus haji DPR jika ditemukan adanya indikasi korupsi.
Anggota Pansus Haji DPR melihat adanya indikasi pelanggaran dalam penyelenggaraan haji 2024 yang per...
Cak Imin menyebut hak angket pelaksanaan pengawasan haji akan digunakan untuk menelusuri penyeleweng...
Hak angket pengawasan pelaksanaan haji tahun ini diusulkan di antaranya karena penyalahgunaan wewena...
Pakar Politik Universitas Udayana menyebut hak angket masih bisa digulirkan dengan memanfaatkan diss...
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu...
Sejumlah pengamat politik ragu pengajuan hak angket di Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyelidiki dug...
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau yang kerap disapa AHY menegaskan partainya ...
Wacana hak angket sempat digulirkan oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan, PKS dan PKB dalam Sidang Par...
Sejumlah anggota DPR mendorong penggunaan hak angket demi mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Sekjen DPP Partai Perindo Ahmad Rofiq (tengah), Waketum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah...
Massa dari berbagai elemen menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 19 Mar...
Massa membawa poster saat menggelar aksi unjuk rasa menuntut pengusutan dugaan kecurangan pemilu ser...
Ratusan massa Aksi Rakyat Semesta melakukan aksi dukung hak angket kecurangan pemilu di depan kompl...
Suasana Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018 di Gedung Nusantara II
Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan mendorong koalisi partai pendukung mereka di Dewan Perwakilan Raky...
Hak Angket DPR yang Pernah Diajukan Sejak Era Soekarno
Dalam pemungutan suara terbuka, 266 anggota DPR menolak dan 264 anggota DPR lainnya mendukung.