Kupas Tuntas Kasus Korupsi Pertamina

Hal-hal yang perlu diketahui tentang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina (Persero). Dari permainan impor ekspor hingga pengoplosan bensin. 

Pengusutan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di lingkup PT Pertamina (Persero) oleh Kejaksaan Agung terus bergulir. Terbaru, penyidik Kejaksaan menggeledah kantor Fuel Terminal Tanjung Gurem di Cilegon, Banten, milik PT Pertamina Patra Niaga. 

Temuan Korupsi
Kejaksaan menemukan dugaan korupsi yang melibatkan mekanisme pengadaan minyak yang tertuang pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri.

Aturan ini mengharuskan Pertamina mengutamakan pasokan minyak bumi dalam negeri serta bekerjasama dengan kontraktor minyak dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik. Sebaliknya, para kontraktor juga diwajibkan menawarkan produksi minyaknya pada Pertamina.

Bagaimana Modus Korupsinya?
Penyidik Kejaksaan Agung menemukan adanya kongkalikong antara pejabat di beberapa subholding Pertamina dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Kongkalikong itu berupa pemufakatan jahat dalam penyediaan minyak mentah. Berikut alur modusnya:

• Mengkondisikan rapat optimasi hilir
  Kejaksaan Agung menduga tiga direktur subholding Pertamina sengaja mengkondisikan rapat optimasi hilir sehingga Pertamina tidak bisa menyerap minyak mentah produksi domestik. Mereka beralasan minyak bumi dari KKKS tidak ekonomis dan kualitasnya tidak sesuai dengan spesifikasi kilang. Sehingga Pertamina menolak menyerap minyak dari kilang KKKS.
• KKS: Mengekspor minyak Indonesia
  Sesuai dengan aturan, KKKS dapat mengekspor produk minyak mereka karena tak diserap Pertamina. Ekspor ini memberikan keuntungan yang sangat besar bagi pihak KKKS.
• Pertamina: Impor minyak luar
  Karena para pejabat menolak pasokan minyak dari kontraktor domestik, Pertamina harus membeli minyak mentah dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan Indonesia. Hal ini menyebabkan Pertamina harus membayar harga yang lebih tinggi. Sementara itu, harga dasar minyak yang menjadi acuan penetapan harga indeks pasar (HIP) meningkat. Akibatnya anggaran subsidi BBM kian membengkak.
• Dugaan pengoplosan BBM
  Tak hanya itu, Kejaksaan Agung juga menduga Direktur Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan terlibat dalam manipulasi pengadaan impor minyak yang dibeli Pertamina. Riva dituduh membeli BBM angka oktan (RON) 90 namun dijual sebagai RON 92. Selain itu, ada juga dugaan pencampuran BBM RON 88 dengan RON 92 yang kemudian dipasarkan sebagai RON 92.

Berapa Kerugian Negaranya?
Kejaksaan menaksir kerugian negara akibat korupsi tata kelola minyak mentah Pertamina mencapai Rp 193,7 triliun pada 2023. Namun, karena dugaan korupsi ini berlangsung sejak 2018, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan total kerugiannya bisa melebihi angka tersebut.

Siapa Saja Tersangkanya?

• Pertamina 

Riva Siahaan
Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
Keterlibatan:
Mengkondisikan rapat optimalisasi hilir. Juga diduga memanipulasi pengadaan BBM RON 92. 

Sani Dinar Saifuddin
Direktur Optimasi Feedstock & Produk PT Kilang Pertamina Internasional
Keterlibatan:
Memenangkan broker minyak mentah dan produk kilang dengan cara melawan hukum. 

Agus Purwono
Vice President Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional
Keterlibatan:
Menjalin komunikasi dengan para kontraktor untuk menetapkan harga tinggi saat syarat belum terpenuhi.