Tokoh-Tokoh Dibalik Danantara
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Danantara memiliki sistem organisasi berlapis. Diisi berbagai tokoh politik.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Presiden Prabowo Subianto meresmikan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara sebagai sovereign wealth fund Indonesia pada 24 Februari 2025. Dalam acara peresmian ini, Prabowo juga menetapkan struktur organisasi BPI Danantara.
Asal Usul Danantara
Danantara berawal sebagai ide dari ayah Prabowo yang juga Menteri Keuangan periode 1952-1953 dan 1955-1956, Sumitro Djojohadikusumo, pada akhir 1980-an. Sumitro mengusulkan pembentukan suatu lembaga yang mengelola 1-5 persen laba badan usaha milik negara. Namun, ide ini ditolak oleh J.B. Sumarlin, Menteri Keuangan periode 1988-1993. Ide ini kemudian dibawa kembali oleh Prabowo dalam buku pamfletnya yang terbit pada 2022, Paradoks Indonesia dan Solusinya.
Struktur Organisasi Danantara
Group Chief Executive Officer (CEO):
Rosan Roeslani
Menteri Investasi dan Hilirisasi
Chief Operating Officer (COO)
Dony Oskaria
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Chief Investment Officer (CIO)
Pandu Sjahrir
Ketua Pengembangan Keuangan Digital KADIN
Dewan Pengawas
Ketua Dewan Pengawas
Erick Thohir
Menteri BUMN
Wakil Ketua Dewan Pengawas
Muliaman Hadad
Mantan Duta Besar Indonesia Untuk Swiss
Anggota Dewan Pengawas:
- Tony Blair
Mantan Perdana Menteri Inggris
Dewan Penasihat (tentatif):
- Joko Widodo
Mantan Presiden ke-7 Indonesia
- Susilo Bambang Yudhoyono
Mantan Presiden ke-6 Indonesia
Aset Danantara
Prabowo mengatakan Danantara akan mengelola aset senilai lebih dari US$ 900 miliar, atau lebih dari Rp 14 ribu triliun. Modal awal Danantara mencapai US$ 20 miliar dolar atau sekitar Rp 300 triliun yang berasal dari pemangkasan anggaran.
Payung Hukum Danantara
Danantara diresmikan dengan sejumlah aturan seperti:
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
- Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara.
KRISNA PRADIPTA | SUMBER DIOLAH TEMPO
Imam Riyadi
