Diskon Janji setelah Terpilih

Irman Gusman menaburkan janji begitu terpilih menjadi Ketua Dewan Perwakilan Daerah pada Kamis malam pekan lalu. Peserta konvensi presiden Partai Demokrat 2014 ini menyatakan bakal adil terhadap kedua kubu yang sedang berseteru di parlemen.

"Kami ingin menjembatani, tak akan berpihak kepada salah satunya," ujarnya kepada Tempo seusai pemilihan Ketua DPD periode 2014-2019 di gedung parlemen, Jakarta. Sejurus kemudian, perwakilan dari Sumatera Barat itu berkata lain lagi. "Kami berjuang mendapatkan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat."

Irman terpilih menjadi Ketua DPD berikut dua wakil ketua: Farouk Muhammad asal Nusa Tenggara Barat dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas dari Yogyakarta. DPD punya posisi penting dalam pemilihan pemimpin MPR yang rencananya digelar Senin pekan ini. Anggota DPD memilih pemimpin MPR bersama anggota DPR. Menurut konstitusi, anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD.

Pelantikan pada Rabu pekan lalu diikuti 130 anggota DPD dan 555 anggota DPR-semestinya 132 dan 560 anggota. Dalam pemilihan di MPR, DPD mengajukan sembilan calon dari tiga zona. Sesuai dengan hasil kesepakatan-setelah pemilihan pemimpin DPD-para calon itu adalah Asmawati, Abdul Gafar Usman, Hudarni Rani (Barat); A.M. Fatwa, Akhmad Muqowwam, Oesman Sapta Odang (Tengah); Hana Hasanah Fadel Muhammad, John Pieris, dan Ajiep Padindang (Timur).

Janji adil Irman perlu dikorting. Menurut Nono Sampono, kecil kemungkinan DPD bersandar ke koalisi Joko Widodo-Jusuf Kalla. "Arahnya ke koalisi yang lain," ucap mantan rival Irman dalam pemilihan Ketua DPD itu.

Koalisi penyokong Jokowi adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Sedangkan koalisi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa terdiri atas Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Menurut Akhmad Muqowwam, kubu Jokowi tak mungkin menang, bahkan jika semua anggota DPD berpihak kepada mereka. "Matematikanya enggak ketemu," ucapnya. Ia menjelaskan, total anggota MPR yang mengikuti pemilihan 685 orang. Dengan aturan kuorum sidang 50 persen plus satu, pemilihan pemimpin cukup dihadiri 343 orang. Adapun anggota koalisi Prabowo 352 orang.

Kubu Jokowi mengukur diri. Politikus PDI Perjuangan, Pramono Anung Wibowo, ingin pemilihan tak lewat voting seperti di DPR. "Sebaiknya musyawarah," katanya. Ia pun mengaku sudah melobi Ketua DPR Setya Novanto agar partainya mendapat jatah Ketua MPR. Permintaan itu ditolak mentah-mentah. "Ketua MPR sudah jatah Demokrat," ujar Ketua Fraksi Golkar di DPR Ade Komarudin.

Edhie Baskoro, putra Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, membenarkan. "Kami ingin berkontribusi untuk pemimpin MPR," ucap Sekretaris Jenderal Partai Demokrat ini. Ia tak menyebut nama calon. Tapi di kalangan Demokrat beredar nama Sjarifuddin Hasan dan E.E. Mangindaan.

Ade mengakui itu "hadiah" bagi Demokrat karena menjadi kunci kemenangan semua pertarungan di Senayan. Mengaku netral, walkout Demokrat sungguh membuat koalisi Prabowo menang dalam voting Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Demokrat pun menyokong penentuan pemimpin DPR dengan sistem paket dalam pembahasan Undang-Undang MD3-juga ketika pemilihan pemimpin DPR.

Gerindra akhirnya rela menyerahkan jatah pemimpin MPR. "Betul," ucap politikus Gerindra, Ahmad Muzani, kepada Tempo. Empat posisi wakil ketua bakal diberikan kepada DPD, Golkar, PAN, dan PPP, yang tak mendapat kursi Wakil Ketua DPR. "Kami tahu diri, tak memaksakan," ujar Wakil Ketua Umum PPP Achmad Dimyati Natakusumah.

Jobpie Sugiharto, Muhammad Muhyiddin, Tri Suharman, Riky Ferdianto, Tika Primandari