Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Liga Premier telah mendakwa Manchester City dengan dugaan pelanggaran sejumlah peraturannya, termasuk Financial Fair Play, mulai dari 2009 dan berlanjut hingga musim 2022-23. Ini penjelasan mengenai kasusnya seperti dilansir Reuters, Rabu, 8 Februari 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Informasi Keuangan yang Akurat
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Untuk setiap musim dari 2009-2010 hingga 2017-2018, Manchester City diduga telah melanggar peraturan yang mewajibkan klub memberikan informasi keuangan yang akurat untuk memberikan liga pandangan yang benar dan adil dari pendapatan klub, termasuk sponsor, dan biaya operasional.
Majalah mingguan Jerman Der Spiegel melaporkan pada November 2018 bahwa City menggelembungkan nilai kesepakatan sponsor mereka dengan organisasi yang terkait dengan pemiliknya di Abu Dhabi, termasuk maskapai penerbangan milik negara Etihad dan perusahaan telekomunikasi Etisalat.
City merupakan bagian dari City Football Group, yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, saudara tiri penguasa Abu Dhabi Mohamed bin Zayed Al Nahyan.
Financial Fair Play
Liga Premier berpendapat bahwa City melanggar peraturan yang mewajibkan klub untuk mematuhi peraturan Financial Fair Play (FFP) UEFA untuk musim 2013-2014 hingga 2017-2018.
UEFA menghukum City dengan larangan tampil di dua musim kompetisi Eropa pada 2020 karena melanggar aturan FFP. Sanksi dibatalkan setelah City berhasil berargumen di Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS)—pengadilan tertinggi olahraga—bahwa sebagian besar tuduhan tidak terbukti atau di luar undang-undang pembatasan UEFA.
Bekerja Sama dengan Investigasi
Liga Premier menuduh City tidak bekerja sama dengan liga selama keseluruhan penyelidikannya, yang dimulai pada 2018, termasuk memberikan dokumen dan informasi. Namun City mengatakan pada hari Selasa bahwa mereka telah menyediakan liga dengan keterlibatan yang luas dan sejumlah besar materi terperinci.
UEFA sebelumnya telah mengklaim City gagal bekerja sama dalam penyelidikan mereka atas pelanggaran FFP pada 2020. Klaim tersebut diperkuat oleh CAS, yang mengatakan City menunjukkan pengabaian terang-terangan terhadap penyelidikan tersebut.
Profitabilitas dan Keberlanjutan
Aturan Liga Premier mengharuskan klub mengungkapkan bagaimana pemilik berencana menutupi kerugian, yang tidak boleh melebihi 105 juta pound atau sekitar Rp 1,91 triliun selama periode tiga tahun. Liga telah menuduh City melanggar peraturan ini di musim 2015-2016, 2016-2017, dan 2017-2018.
Pelaporan Kontrak
Liga Premier menuduh City tidak sepenuhnya mengungkapkan kontrak yang merinci remunerasi manajerial dari musim 2009-2010 hingga 2012-2013, ketika Roberto Mancini bertanggung jawab sebagai manajer, dan kompensasi pemain dari musim 2010-2011 hingga 2015-2016.
Apa Berikutnya
Liga Premier telah merujuk City ke komisi independen, yang akan membawa kasus ini ke persidangan tertutup. City dapat mengajukan banding atas putusan tersebut tetapi tidak dapat dibawa ke CAS. Panel terpisah akan bersidang untuk meninjau banding apa pun.
Jika City terbukti melanggar peraturan, sanksi Liga Premier berkisar dari teguran dan denda hingga pengurangan poin dan degradasi dari kasta tertinggi kompetisi Liga Inggris.
REUTERS
Foto 
