KSP Moeldoko Tolak Prajurit TNI Berbisnis, tapi Minta Publik Tak Khawatir Dwifungsi
Kepala Staf Presiden Moeldoko menyikapi dua isu revisi UU TNI dengan pendekatan berbeda.
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Kepala Staf Presiden Moeldoko menyikapi dua isu revisi UU TNI dengan pendekatan berbeda.
Kepala Staf Presiden Moeldoko menganggap tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari revisi UU TNI, Khus...
Amnesty Internasional menilai RUU TNI semestinya menghapus kewenangan tentara dalam melakukan penega...
Direktur Imparsial Gufron Mabruri mendesak agar pembahasan RUU TNI tidak dilanjutkan.
Masyarakat diminta tak khawatir dengan revisi UU TNI. Kapuspen TNI Mayjen Nugraha Gumilar mengatakan...
Para aktivis menolak dwifungsi TNI atau agenda restrukturisasi dan reorganisasi TNI.
Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan ke-576 di depan Ist...
Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara dinilai sejumlah pihak sebagai bukti pe...
Presiden Jokowi kerap membuat kebijakan yang dianggap mengembalikan dwifungsi militer. Berikut ini s...
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengusulkan penempatan perwira aktif TNI di lembaga sipil. Hal ...
Dua dekade setelah dihapuskan, Dwifungsi TNI bisa jadi akan kembali menguasai jabatan-jabatan sipil....