Mayarakat Sipil akan Gugat PP Izin Tambang Ormas di Hari Kesaktian Pancasila
Tim advokasi mengatakan pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan bersifat diskriminatif.
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Tim advokasi mengatakan pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan bersifat diskriminatif.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti belum mengetahui lokasi izin tambang pemberian pemerint...
Presiden Jokowi membicarakan soal tambang dengan PBNU di tengah aksi massa besar-besaran menolak rev...
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ulil Abshar Abdalla enggan tanggapi kekhawatiran bahwa t...
Muhammadiyah Berau membantah pimpinan mereka mundur karena menolak izin pengelolaan tambang dari pem...
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan izin pengelolaan tambang ...
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia mengatakan akan m...
Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah menyatakan sudah memutuskan menerima izin usaha pertambangan ata...
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjelaskan alasan pemerintah memberikan Izin Usaha P...
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 pada Kami...