Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan dana investasi negara bernama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara pada Senin, 24 Januari 2025. Ia menyebut akan mengalokasikan hasil pemangkasan anggaran sebesar US$ 20 miliar atau sekitar Rp 300 triliun ke Danantara untuk puluhan proyek strategis nasional.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Pada hari ini, hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025," kata Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, yang disiarkan oleh kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sebelumnya, pada World Governments Summit 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab, Prabowo mengatakan Indonesia siap meluncurkan dana investasi negara dengan nilai aset dalam pengelolaan atau asset under management (AuM) mencapai US$ 900 miliar, atau setara Rp 14.710 triliun.
Dengan nilai aset sebesar itu, Danantara pun masuk dalam 10 pengelola dana investasi negara terbesar di dunia. Nilai AuM Danantara mengalahkan jumlah aset yang dikelola beberapa lembaga investasi negara tersohor, seperti Public Investment Fund (Arab Saudi), Qatar Investment Authority (Qatar), dan GIC Private Limited (Singapura).
Berdasarkan data situs Global SWF, pengelola dana investasi negara dengan nilai AuM terbesar di dunia adalah Government Pension Fund Global asal Norwegia. Negara Nordik tersebut menginvestasikan keuntungan dari hasil ekspor minyak bumi dan gas alam di wilayahnya pada sejumlah perusahaan teknologi seperti Apple, Microsoft, dan Nvidia.
Dilansir dari Visual Capitalist, dana investasi negara atau sovereign wealth fund (SWF) merupakan lembaga investasi milik negara yang bertugas mengelola kumpulan uang dalam jumlah besar. Biasanya, lembaga ini didirikan oleh negara-negara yang kaya sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas seperti Norwegia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar dan Kuwait.
Tujuan pendirian SWF adalah untuk menginvestasikan kekayaan negara agar dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang saat cadangan sumber daya alam habis. Negara yang mendirikan SWF juga biasanya memiliki cadangan devisa besar, seperti Cina dan Singapura.
Biasanya, dana untuk pendirian SWF berasal dari surplus anggaran. Sementara di Indonesia, kondisinya berbeda. Pada 2024, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan APBN mengalami defisit hingga Rp 507,8 triliun.
Faisal Javier
