Kebijakan Bupati Purwakarta untuk Siswa Tidak Pakai Seragam

INFO PURWAKARTA – Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi menginstruksikan para kepala sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) atau sederajat di wilayahnya harus tetap menerima siswa baru yang tidak memiliki seragam sekolah dengan alasan keterbatasan ekonomi. “Saya sampaikan tidak ada paksaan untuk mengenakan seragam,” ujarnya.

Hal tersebut disampaikan Dedi di sela-sela acara Sapa Siswa Baru di Hari Pertama Masuk Sekolah tahun ajaran 2017/2018 di Bale Paseban, Kompleks Kantor Bupati Purwakarta, Jalan Ganda Negara Nomor 25, Purwakarta, Senin, 17 Juli 2017. Acara tersebut dihadiri ratusan siswa baru dan puluhan guru dari berbagai perwakilan sekolah.

Bupati yang akrab disapa Kang Dedi ini mengaku banyak mendapat keluhan dari orang tua siswa kalangan ekonomi tidak mampu. Pada tahun ajaran baru sekarang, mereka tidak mampu membelikan baju seragam untuk anak-anaknya, baik yang sekolah di SD maupun SMP.

Karena itu, Kang Dedi mewajibkan semua kepala sekolah mencatat seluruh siswa yang orang tuanya berasal dari kalangan ekonomi kurang mampu dan masyarakat yang berkemampuan. “Nantinya, orang tua siswa yang berkemampuan diajak bergotong-royong membantu siswa yang tidak mampu,” ujarnya. Menurut Kang Dedi, Gerakan Empati Si Kaya Buat Si Miskin harus dilakukan segera.

Bupati Dedi menegaskan orang tua siswa yang tidak mampu harus bisa menunjukan surat pernyataan surat tidak mampu di atas materai yang diketahui aparat pemerintahan mulai tingkat rukun tetangga hingga desa atau kelurahan. “Ini penting karena kami masih menemukan kebiasaan buruk dari warga yang sebetulnya berkemampuan, tapi mengaku tidak mampu,” tuturnya.

Kepada ratusan siswa baru perwakilan dari berbagai sekolah, Kang Dedi mengatakan esensi dasar pendidikan adalah membangun empati yang merupakan salah satu roh peradaban. “Pelajar yang berasal dari keluarga mampu jangan suka pamer. Pelajar yang berasal dari keluarga kurang mampu tidak perlu minder. Harus ada empati. Itulah pendidikan, saling tolong, saling bantu,” ucapnya.

Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Rasmita Nunung Sanusi menyatakan kesiapannya menyukseskan Gerakan Empati Si Kaya Buat Si Miskin. “Gerakan ini sangat positif dalam upaya membantu program Wajib Belajar 9 Tahun, terutama bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin,” katanya. Ia mengaku telah meneruskan instruksi Bupati kepada para kepala sekolah di Purwakarta. (*)