Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Setelah dimakzulkan mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol diselidiki akibat dekrit darurat militer yang pernah diterbitkan. Darurat militer yang dikeluarkan Yoon berlangsung selama enam jam dan setelah itu dicabut. Tindakan Yoon memicu gelombang protes di masyarakat yang berakhir pemakzulan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
1. Mangkir
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Yoon Suk Yeol tidak muncul dalam panggilan yang diminta oleh sejumlah pejabat tinggi di Corruption Investigation Office for High-ranking Officials (CIO) yang dijadwalkan pada Rabu, 25 Desember 2024. Kantor berita Yonhap mewartakan pada akhir pekan lalu Yoon juga mengabaikan panggilan CIO. Namun sumber di CIO mengatakan mereka menunggu Yoon dan tetap mengevaluasi kasus ini sebelum menerbitkan surat penahanan Yoon.
2. Mangkir tanpa Alasan
Pada Selasa, 24 Desember 2024, melalui pengacara Seok Dong Hyeon, Yoon mengaku tidak akan menghadiri panggilan CIO yang ingin menginterograsi dia. Seok Dong Hyeon selaku pengacaranya tidak menjelaskan alasan Yoon tak mau memenuhi panggilan pihak berwenang tersebut.
Sikap Yoon yang terus-menerus mangkir dari pemanggilan otoritas Korea Selatan yang ingin menginterograsi dia telah mendorong oposisi yang meminta agar Yoon ditahan. Mereka waswas Yoon berpotensi menghilangkan barang bukti.
3. Unjuk Rasa
Ratusan orang berunjuk rasa di Seoul pada Sabtu, 21 Desember 2024, menentang pemakzulan Yoon Suk Yeol. Beberapa ratus meter dari lokasi unjuk rasa itu, terjadi aksi protes tandingan yang mendukung pemakzulan Yoon. Unjuk rasa mendukung dan menentang ini terjadi sepekan setelah pemakzulan Yoon oleh parlemen Korea Selatan buntut dari pemberlakukan darurat militer oleh Yoon yang berlangsung selama enam jam.
Yoon masih berada di kantor kepresidenan Korea Selatan, tapi kekuasannya sudah dicabut. Yoon belum mau memenuhi panggilan pihak berwenang yang ingin menginvestigasi alasannya memberlakukan darurat militer yang dideklarasikan pada 3 Desember 2024 dan dicabut enam jam kemudian.
4. Oposisi Mengancam Han Duck Soo
Partai oposisi terbesar di Korea Selatan mengancam akan memakzulkan Han Duck Soo jika dia gagal mendeklarasikan rancangan undang-undang (RUU) untuk penyelidikan terhadap Yoon Suk Yeol.
“Keterlambatan mengesahkan RUU memperlihatkan perdana menteri (Han Duck Soo) tidak punya niat untuk mematuhi konstitusi. Ini sama saja dengan tidak mengakui kalau dia sedang bertindak sebagai wakil dari pemberontak,” kata Ketua Partai Demokrat Park Chan Dae.
5. Han Duck Soo Diinterogasi
Dikutip dari Antara, polisi Korea Selatan pada Jumat 20 Desember 2024 mengungkapkan telah menanyai Perdana Menteri Han Duck Soo, yang saat ini menjabat sebagai penjabat presiden, atas upaya darurat militer yang gagal oleh Yoon Suk Yeol. Dikutip dari Reuters, tim penyelidikan gabungan terdiri atas kepolisian, Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi, dan Kementerian Pertahanan Korea Selatan.
Suci Sekarwati dan Sita Planasari berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Foto 
