Sederet Putusan MK Tolak Uji Materi dan Perkara Konstitusi, Teranyar Tolak Permohonan Novel Baswedan dkk
MK tercatat membuat sejumlah putusan menolak sederet uji materi maupun perkara konstitusional. Terakhir tolak permohonan Novel Baswedan dkk.
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
MK tercatat membuat sejumlah putusan menolak sederet uji materi maupun perkara konstitusional. Terakhir tolak permohonan Novel Baswedan dkk.
Koordinator Nasional Prabowo-Gibran Digital Team mengatakan, Gerakan Tusuk 3 Paslon di Pilkada Jakarta berpotensi merusak demokrasi. Apa alasannya?
SBY mengatakan, politik memang harus pragmatis. Strategi politik juga harus luwes. Bila tak punya siasat maka bisa ditindas.
Mahkamah Agung menyatakan belum akan membentuk Majelis Kehoramatan Hakim untuk mengadili tiga hakim yang membebaskan Ronald Tannur.
Pengamat merespons soal polemik muktamar tandingan PKB.
Doli menegaskan dirinya tidak pernah berbicara mengenai rencana evaluasi posisi Mahkamah Konstitusi dalam forum apa pun.
Ketua Komisi Pemerintahan DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan lembaganya akan mengevaluasi posisi Mahkamah Konstitusi (MK)
DPR dan KPU resmi menyepakati PKPU untuk Pilkada 2024 dengan mengadopsi Putusan MK. Peneliti LSJ UGM meminta publik terus kawal dan waspada.
Putusan MK no 90, 70, dan 60 menjadi perhatian publik terutama DPR beda sikap terhadap putusan MK tersebut. Begini bunyinya.
Ketika putusan MA soal usia kandidat keluar, internal PSI mendesak Kaesang untuk terlibat kontestasi Pilkada 2024.
Masyarakat sipil mesti mewaspadai skenario mengeluarkan perpu hingga tak masuknya putusan Mahkamah Konstitusi dalam revisi peraturan KPU.
Mahkamah Agung buka rekrutmen 4.940 CPNS untuk lulusan D3, S1, hingga S3. Berikut daftar lengkapnya.
Badan Legislasi atau Baleg DPR yang anulir Putusan MK disorot. Bagaimana tugas dan fungsinya?
Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia menilai rencana DPR merevisi UU Pilkada merupakan tindakan yang mencederai konstitusi
Mengapa DPR buru-buru mengesahkan hasil pembahasan revisi dan mengabaikan dua putusan Mahkamah Konstitusi yang dirilis sehari sebelumnya?
Para akademikus, guru besar, aktivis, mahasiswa, hingga masyarakat sipil memberikan bunga mawar dalam aksi kawal putusan MK
Kata Megawati soal situasi politik saat ini.
Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan sikap DPR menganulir putusan Mahkamah Konstitusi meruntuhkan kepercayaan investor.
Menurut Megawati, putusan MK bersifat final dan mengikat yang semestinya menjadi rujukan Baleg DPR dan pemerintah dalam penyusunan RUU Pilkada
Sejumlah akademisi menyerukan dukungan untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi dan melawan dinasti politik Jokowi.