Warga Rusun Ujung Menteng Minta JakWifi, Mengadu di Jaki
Sebagai pengelola Rusun Ujung Menteng, Pemprov DKI Jakarta diharapkan menyediakan fasilitas JakWifi.
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Sebagai pengelola Rusun Ujung Menteng, Pemprov DKI Jakarta diharapkan menyediakan fasilitas JakWifi.
Heru Budi Hartono awalnya mengajukan anggaran sekitar Rp174 miliar.Namun, hanya disetujui Rp56 miliar, sehingga titik JakWifi dari 3.500, dikurangi.
Top Metro malam hari ini adalah berita mengenai rumah mewah di Jakarta Timur dan anggaran JakWifi.
Pemprov DKI Jakarta berjanji mengevaluasi jumlah titik layanan jaringan internet gratis, JakWifi guna mendukung kebutuhan masyarakat tidak mampu.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengkritik kajian pemerintah DKI soal pengurangan titik JakWifi. Masih banyak warga butuh internet gratis.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mempertanyakan pengurangan titik JakWifi. Menurut dia, Pemprov DKI bisa memakai dana CSR.
Anggaran operasional JakWifi tahun ini dipangkas dari Rp 174 milir menjadi Rp 56 miliar. Anggaran JakWifi 2022 juga sama.
Fraksi PDIP DPRD DKI mendukung program JakWifi yang digagas mantan Gubernur DKI Anies Baswedan dilanjutkan.
Topik tentang BMKG mengingatkan masyarakat untuk waspada potensi banjir rob menjadi berita terpopuler Top 3 Tekno Berita Hari Ini.
JakWifi merupakan program internet yang diluncurkan di era Anies Baswedan pada 28 Agustus 2020. Simak di sini sejarah peluncuran program tersebut.
Berita terkini kanal Metro Tempo.co membahas seputar banjir Jakarta, nasib Jakwifi yang dimulai era Anies Baswedan, dan terapi mental korban anak.
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) mengatakan selain soal anggaran, fase peralihan pandemi Covid-19 menjadi alasan jumlah titik Jakarta Wifi (JakWifi) gratis dikurangi. Mengingat, Presiden Joko Widodo telah mencabut kebijakan PPKM.
Dinas Kominfotik DKI Jakarta akan mengevaluasi pemanfaatan Jakwifi. Program internet gratis itu diinisiasi mantan Gubernur DKI Anies Baswedan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta, Raides Aryanto titik pelayanan JakWifi tidak dihilangkan, melainkan mengalami penyesuaian sesuai anggaran yang ditetapkan. Namun, pihaknya tetap menyediakan aksesnya di setiap RW minimal satu titik.
Pemprov DKI memangkas jumlah titik Jakwifi lebih dari separuh, dari 3.500 menjadi hanya 1.263 titik. Anggaran juga ditekan besar-besaran.
JakWifi telah mencapai 9.250 titik. Fitur-fitur dan pembenahan JAKI juga terus dilakukan.
Mendapat banyak keluhan soal JakWifi, Pemprov DKI bakal meminta pertanggungjawaban kontraktor untuk memperbaiki sinyal WiFi.
Anggota DPRD DKI itu minta konten dewasa harus dibatasi, begitu pula konten pornografi serta radikalisme agar tak bisa diakses dari jaringan JakWifi.
Menurut anggota DPRD DKI, selain terlalu mahal Jakwifi juga banyak dikomplain oleh warga karena lemot.
DKI telah memasang 1.183 titik Jakwifi dengan biaya per bulan Rp 9 juta untuk satu titik, tapi kecepatannya hanya 50 Mbps untuk 40 pengguna.