Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Bambang Soesatyo bersama pemimpin organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus menyampaikan catatan awal tahun 2022 di kompleks MPR RI, Jakarta, pada Selasa lalu. Catatan tersebut berisikan pandangan dan pemikiran mengenai berbagai persoalan kebangsaan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
"Mengawali tahun 2022, bangsa Indonesia masih memiliki berbagai pekerjaan rumah. Karena itu, MPR RI mengajak kelompok Cipayung Plus agar menjadi motor penggerak implementasi nilai-nilai kebangsaan," ujar Bambang dalam acara sosialisasi empat pilar MPR RI sekaligus catatan awal `2022 bersama kelompok Cipayung Plus.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum PB PMII Muhammad Abdullah Syukri, Ketua Umum PP GMKI Jefri Gultom, Ketua Umum PP PMKRI Benediktus Papa, Ketua Umum PP KAMMI Zakky Ahmad Rifai, Ketua Umum PP HIKMABUDHI Wiryawan, Ketua Umum PP KMHDI I Putu Yoga Saputra, Ketua Umum LMND Muhammad Asrul, dan Ketua Umum PB PII Rifai Tuahuns.
Turut hadir Ketua Umum PP HIMA PERSIS Iqbal Muhammad Dzilal, Ketua Umum PB HMI Raihan Ariatam , Ketua Bidang Digitalisasi dan Inovasi PB HMI Vidiel Tania Pratama, Ketua Umum DPP IMM Abdul Musawir Yahya, dan Bendahara Umum DPP IMM Aldy Kurniawan. Tampak juga tokoh senior gerakan mahasiswa yang juga anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI periode 2004-2019 Maruarar Sirait.
Bamsoet memberikan apresiasi Presiden Joko Widodo yang membuat terobosan di awal 2022 dengan mencabut 2.078 izin usaha pertambangan, 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare, serta hak guna usaha perkebunan seluas 34.448 hektare. Izin-izin itu dicabut karena pemiliknya tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan menelantarkan lahan.
Selain apresiasi, Bamsoet memberi catatan untuk beberapa bidang. Di bidang kesehatan, dia meminta pemerintah memperketat penerapan protokol kesehatan bagi warga negara asing dan Indonesia pelaku perjalanan luar negeri. Pengetatan diperlukan karena tingginya kasus Covid-19 di beberapa negara Eropa dan masuknya varian Omicron ke Indonesia.
Dia mengingatkan pula soal rentannya sistem kesehatan nasional. “Pandemi Covid-19 menggugah kesadaran betapa rentannya sistem kesehatan nasional.” Bamsoet mencontohkan, nilai pasar global jarum suntik mencapai US$ 10 miliar atau sekitar Rp 142 triliun. Namun, alih-alih menjadi pemasok dunia, Indonesia malah menjadi pengimpor jarum suntik.
Di bidang pendidikan, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengkhawatirkan dampak pandemi terhadap kualitas pendidikan. Bamsoet mengungkapkan, impitan ekonomi dan keterbatasan akses pembelajaran jarak jauh telah meningkatkan angka putus sekolah siswa sekolah dasar sebanyak 10 kali lipat dibandingkan 2019.
“Pembatasan pembelajaran tatap muka jangan sampai membuat generasi pembelajar menjadi lost generation karena kehilangan fasilitas dan referensi akademi,” ucap dia.
Ia menambahkan, pandemi Covid-19 telah menggerus sektor perekonomian dan menyebabkan disrupsi ketenagakerjaan yang berdampak terhadap 21,32 juta tenaga kerja hingga Agustus 2021. Pandemi juga menggoyahkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hingga pertengahan 2021, sekitar 40 persen UMKM terpaksa tiarap atau bahkan gulung tikar.
Sedangkan di bidang sosial, Bamsoet mengaku sangat miris dengan tingginya kasus kejahatan seksual. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2021, kata dia, dalam kurun waktu 2016 – 2020 jumlah kasus kejahatan seksual meningkat 31 persen, dari 5.237 menjadi 6.872 kasus. “Menurut Komnas Perempuan, korban terbanyak pelecehan dan kekerasan seksual justru terdapat di lingkungan pendidikan."
Ketua Umum GMKI Jefri Gultom mengapresiasi kebijakan hilirisasi batu bara, nikel, emas, serta pengembangan pariwisata yang berpotensi mendatangkan devisa. Ia pun menilai paket kebijakan seperti efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara, bantuan sosial, insentif pajak, hingga kartu prakerja, berhasil memperbaiki ekonomi.
Jefri memberi catatan pada bidang pendidikan. Program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, dia mengatakan, memunculkan berbagai problem yang harus segera dibenahi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Pemerintah harus serius membenahi sistem pendidikan nasional, agar tidak terjadi lagi ganti menteri, ganti kurikulum," Ketua Umum PB PII Rifai Tuahuns menimpali.
www.mpr.go.id
