Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Semua kegiatan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove yang telah dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) harus didokumentasikan dengan menggunakan platform bernama Pranata Informasi Restorasi Ekosistem Gambut dan Mangrove (PRIMS). Melalui platform daring berbasis spasial ini, informasi terkini tentang kondisi gambut dan mangrove di Indonesia tersedia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Semua kegiatan BRGM harus bisa diakses publik sebagai pertanggungjawaban BRGM kepada donor maupun kepada publik,” kata Kepala Badan BRGM, Hartono Prawiraatmaja, belum lama ini. BRGM, lanjut dia, bekerja di lapangan dan hasilnya harus bisa diakses baik oleh masyarakat maupun stakeholders.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Adapun BRGM diberi mandat oleh Presiden Joko Widodo untuk memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove. Lembaga nonstructural ini mendapatkan target restorasi gambut sebanyak 1,2 juta Hektare dan rehabilitasi mangrove sebanyak 600 ribu Hektare sepanjang 2020 – 2024.
Wilayah kerja BRGM terdiri dari sembilan provinsi untuk rehabilitasi mangrove yaitu Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Papua Barat, Papua, dan Riau. Sementara untuk restorasi gambut terdapat tujuh provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Papua, dan Kalimantan Barat.
PRIMS menyajikan data dan informasi restorasi gambut di 7 provinsi prioritas dan rehablitasi mangrove di 9 provinsi prioritas BRGM. Platform ini dibuat untuk mengetahui kondisi lahan gambut dan mangrove terkini, serta memantau kemajuan kegiatan restorasi dan dampaknya terhadap lahan gambut dan mangrove. Data yang ditampilkan di platform ini bersifat publik dan resmi dari kementerian dan lembaga terkait.
Beberapa fitur PRIMS yaitu, menganalisa indikasi pembukaan dan pengeringan gambut. Pada firur ini pemangku kepentingan dapat mengambil keputusan untuk mencegah dan mengurangi dampak dari pembukaan dan pengeringan gambut. Kedua, melihat sebaran aktivitas restorasi gambut. Di fitur ini, dapat melihat persebaran aktivitas restorasi gambut dan mengidentifikasi perencanaan restorasi.
PRIMS juga menyuguhkan fitur memantau sebaran titik panas di provinsi prioritas. Melalui fitur ini, pemangku kepentingan dapat memprioritaskan area dengan indikasi kebakaran dan mengambil keputusan tindakan pemadaman. Platform ini juga memiliki fitur memprediksi potensi kebakaran di area yang rentan (dalam pengembangan). Berkat fitur ini, pemangku kepentingan dapat mendeteksi dini area dengan risiko kebakaran tinggi dan melakukan mitigasi untuk mencegah karhutla.
Selain itu, PRIMS dapat memantau tinggi muka air tanah lahan gambut. Pemangku kepentingan dapat menggunakan data PRIMS untuk mengelola tinggi muka air ke level aman sehingga memastikan lahan gambut selalu basah. Platform ini juga dapat mengukur kelembapan lahan gambut untuk manajemen risiko kebakaran. Pemangku kepentingan dapat mengetahui tingkat kelembapan lahan gambut untuk memantau efektivitas intervensi pembasahan gambut.
Hartono menuturkan, PRIMS memungkinkan pemantauan kegiatan restorasi gambut dengan data hampir real-time. PRIMS juga memungkinkan kolaborasi antar pelaku restorasi, seperti pemerintah, perusahaan, atau organisasi masyarakat sipil.
Pelaku restorasi juga dapat menggunakan PRIMS sebagai platform rujukan dan inventarisasi data kegiatan restorasi gambut. Platform ini juga memantau indikasi degradasi lahan gambut untuk mencegah dan mengurangi risiko kerusakan gambut lebih jauh.
Atas inovasi ini, BRGM belum lama ini berhasil meraih penghargaan Bhumandala Kanaka (Medali Emas) kategori Kementerian/Lembaga pada Bhumandala Award 2023. BRGM menyabet medali emas melalui PRIMS yang memiliki keunggulan dalam menyajikan data dan informasi yang komprehensif. mulai dari perencanaan, pelaksanaan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Selain itu, PRIMS juga mendukung data kebijakan Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 pada bidang pengelolaan ekosistem gambut dan peningkatan cadangan karbon.
