Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
JAKARTA –– Indonesia mengalami masa-masa yang sulit karena pandemi Covid-19. Lantaran pandemi, bisa dikatakan tantangan yang dihadapi seluruh elemen masyarakat sangat berat. Mulai dari kesehatan, ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, pangan, dan sektor-sektor krusial lainnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Berbagai krisis yang bertubi-tubi pun mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah yang tidak biasa dan segera. Contohnya, untuk merespons kondisi tersebut, anggaran publik harus direalokasikan untuk menangani dampak prioritas yang bersifat memaksa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Kondisi ini juga menjadi tantangan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Karena dalam kondisi krisis seperti ini biasanya banyak kesempatan untuk berbuat penyelewengan terhadap keuangan negara. Dibutuhkan respons yang cepat dan efektif dalam menyikapi berbagai situasi sulit yang dihadapi.
BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024. Pemeriksaan BPK didasarkan kepada Renstra BPK 2020-2024 yang mengacu RPJMN 2020-2024.
Setelah beberapa tahun hidup dalam kondisi pandemi, Indonesia pun mulai berbenah. BPK patut berbangga karena terus turut memberikan sumbangsih mengawal pemerintah dalam melewati masa darurat akibat pandemi Covid-19.
Pada semester II tahun 2021, BPK melakukan pemeriksaan tematik atas dua prioritas nasional, yaitu penguatan ketahanan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia. “BPK terus berupaya keras untuk mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang efektif, akuntabel, dan transparan sesuai ketentuan perundang-undangan dan praktik internasional terbaik,” kata Ketua BPK Isma Yatun dalam pidato saat penyerahan IHPS semester II tahun 2021 ke lembaga perwakilan.
Akuntabilitas dan transparansi penggunaan uang negara pada masa krisis terlihat dari uji kualitas pertanggungjawaban anggaran/keuangan negara atau opini. Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang diberikan BPK atas pertanggungjawaban anggaran 2021. Opini WTP ini diberikan kepada 83 kementerian/lembaga (K/L) dari total 87 K/L. Kemudian kepada 500 pemerintah daerah (pemda) dari total 542 pemda yang ada.
Akuntabilitas dan transparansi penggunaan uang negara ini telah menghasilkan output dan outcome yang baik, terutama terhadap kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan dan pengangguran tercatat sudah mulai turun setelah sebelumnya naik ke level double digit akibat pandemi. Bahkan Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi pulih luar biasa pada kuartal I dan II 2022 pada saat seluruh dunia saat ini melemah.
Seiring dengan kondisi yang semakin membaik, tentunya kita semua senantiasa berharap dan berdoa agar segala upaya kolaboratif yang telah dilakukan dalam penanganan pandemi Covid-19, bangsa Indonesia bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.
Dedikasi BPK pun mendapat apresiasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Khususnya terkait sinergi BPK dan pemerintah dalam menghadapi krisis. “BPK telah menjaga sinergi antara kualitas tata kelola keuangan negara dan fleksibilitas dalam menghadapi krisis. Ini sangat membantu pemerintah,” kata Jokowi dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta, 16 Agustus 2022.
Hasil Pemeriksaan BPK
Pada 2022, BPK terus menjalankan upaya untuk melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara dengan mengedepankan nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Pada uji kinerja dan kepatuhan uang dilakukan BPK, sejak 2005 hingga semester I 2022, BPK telah menyampaikan 660.894 rekomendasi hasil pemeriksaan kepada entitas yang diperiksa dengan nilai rekomendasi sebesar Rp302,56 triliun.
Infografis Jumlah Rekomendasi BPK
Secara kumulatif hingga semester I 2022, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset ke negara/daerah/perusahaan tercatat sebesar Rp124,60 triliun. Capaian tersebut menunjukkan manfaat hasil pemeriksaan BPK yang dapat diukur dengan uang sekaligus perwujudan komitmen entitas untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel untuk mencapai tujuan bernegara.
Seperti diketahui, salah satu indikator kinerja BPK adalah melalui ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). Untuk IHPS II tahun 2021 dan IHPS I tahun 2022, memuat ringkasan dari 1.306 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 685 LHP keuangan, 358 LHP kinerja, dan 263 LHP dengan tujuan tertentu (DTT). BPK pun mengungkap 13.713 temuan yang memuat 21.685 permasalahan sebesar Rp49,71 triliun.
Infografis IHPS Tahun 2021 dan IHPS 1 Tahun 2022
Di dalam IHPS juga dapat terlihat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah tahun 2005-semester I 2022 dengan status yang telah ditetapkan sebesar Rp4,56 triliun. Tingkat penyelesaian menunjukkan bahwa telah dilakukan pelunasan sebesar Rp2,26 triliun. Kemudian dalam proses angsuran sebesar Rp365,22 miliar dan penghapusan sebesar Rp84,68 miliar. Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian sebesar Rp1,84 triliun atau 40% dari total kasus kerugian negara/daerah.
Infografis Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Tahun 2005-Semester I 2022
BPK pun ikut berperan dalam upaya pemberantasan korupsi dengan melakukan pemeriksaan investigasi. Untuk periode 2017-semester I 2022, BPK telah mengeluarkan 25 LHP investigatif dengan nilai indikasi kerugian negara/daerah sebesar Rp31,55 triliun dan telah dimanfaatkan untuk proses penyelidikan serta penyidikan.
Infografis Capaian Opini WTP Lampaui Target RPJMN
Bukti kinerja BPK juga terlihat dari penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kemenkeu mengapresiasi BPK yang tercatat mendapatkan capaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan (LK) tahun 2021 dan meraih WTP 15 kali berturut-turut sejak LK tahun 2007.
Menjelang akhir tahun 2022, BPK kembali meraih penghargaan. Kali ini, BPK mendapat 4 predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam Pembangunan Zona Integritas (ZI). Dengan demikian, sampai dengan 2022, BPK telah memiliki tujuh satker yang berpredikat WBBM, yaitu Auditorat Utama Investigasi, BPK Perwakilan Provinsi Jambi, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, BPK Perwakilan Provinsi Riau, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pusdiklat BPK.
Jejak BPK di Dunia
Tahun 2022 menjadi momentum yang tepat untuk mewujudkan prinsip kolaborasi dan sinergi. Karena pada tahun ini Indonesia mendapatkan kesempatan untuk menjadi Presidensi G20 2022. BPK ikut memberikan dukungan dan kontribusi terhadap Presidensi G20 2022 dengan menginisiasi Supreme Audit Institution 20 (SAI20). Ini merupakan engagement group (EG) yang dibentuk pada 2022 dalam periode Presidensi G20 Indonesia. SAI20 Summit pun sukses digelar di Nusa Dua, Bali, pada 29-30 Agustus 2022.
Kita patut berbangga dengan terselenggaranya acara bersejarah ini. Karena SAI20 telah menjadi salah satu warisan dari Presidensi G20 Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang ikut menghadiri dan membuka Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) SAI20 di Bali, 29 Agustus 2022.
“Pembentukan SAI20 akan menjadi salah satu warisan dari Presidensi G20 Indonesia,” kata dia. Wapres pun menambahkan bahwa hal ini menjadi nilai tambah bagi komunitas global dalam membangun tata kelola keuangan yang lebih tangguh dan kolaborasi yang efektif antara BPK dan pemerintah.
KTT SAI20 mengesahkan rules of procedure (RoP) atau aturan internal, dan 12 poin komunike (pernyataan bersama) yang disampaikan kepada Presidensi G20 Indonesia untuk menjadi bagian dari hasil bersama para pemimpin negara G20 pada KTT G20 November 2022.
Prestasi gemilang lain BPK di tingkat internasional yaitu terpilih sebagai Ketua Panel Auditor Eksternal PBB (Chair of Panel of External Auditors of the United Nations, the Specialized Agencies and the International Atomic Energy Agency) untuk periode tahun 2023.
Foto 
