Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur periode periode 5 September 2023 – 6 September 2024, Ayodhia G. L. Kalake meraih penghargaan Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 2024 untuk kategori Ekonomi Daerah dengan Fiskal Rendah. Apresiasi tersebut diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di The Tribrata Hotel and Convention, Darmawangsa, Jakarta, pada Jumat, 30 Agustus 2024.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Prestasi ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh OPD terkait di Pemprov NTT dan peran serta masyarakat untuk terlibat dalam memperbaiki kondisi yang ada,” kata Ayodhia. Kategori Perekonomian Daerah untuk kluser daerah dengan kapasitas fiskal rendah, meliputi penilaian tentang bagaimana penjabat kepala daerah mengendalikan inflasi, penyerapan anggaran, dan mengelola badan usaha milik daerah (BUMD).
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Inflasi tahunan Provinsi NTT hingga Juli 2024 year on year (yoy) sebesar 0,85 persen. Angka tersebut berada di Bawah angka inflasi Prov NTT terbaik kedua nasional, yakni 2,13 persen dan NTT menjadi provinsi dengan inflasi terendah nasional.
Untuk menjaga inflasi tetap terkendali, Pemerintah Provinsi NTT memastikan pasokan dan stok komoditas pangan, terutama beras, selalu terjaga dalam tempo 2-4 bulan. Memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok tersebut merupakan satu dari strategi 4K yang diterapkan Pemerintah Provinsi NTT.
Tiga strategi lainnya adalah keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Dalam memastikan keterjangkauan harga, Pemerintah Provinsi NTT menerapkan operasi pasar murah bersubsidi dengan skema subsidi ongkos angkut di pasar, kelurahan, rumah ibadah, dan event tertentu.
Pemerintah juga menguatkan peran BUMD pangan sebagai offtaker guna menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga. Kelancaran distribusi dilakukan dengan cara memberikan subsidi ongkos angkut, perbaikan akses jalan, jembatan, dan pelabuhan di antara kabupaten/kota, serta mendorong kerja sama dengan pihak swasta untuk meningkatkan intensitas dan konektivitas moda transportasi di Provinsi NTT yang berkarakter kepulauan.
Komunikasi efektif juga menjadi hal penting dalam mengendalikan inflasi dengan cara melibatkan berbagai pihak, seperti aparatur sipil negara (ASN), komunitas, dan sebagainya untuk melakukan urban farming. Komunikasi juga dapat dibangun melalui optimalisasi publikasi harga komoditas pangan strategis, baik melalui billboard maupun lewat daring.
Dalam hal penyerapan anggaran, Pemerintah Provinsi NTT mempercepat penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan untuk pekerjaan yang telah selesai.
Penyerapan anggaran yang maksimal juga dilakukan melalui percepatan proses tender di Unit Layanan Pengadaan (ULP). Ada pula pemanfaatan anggaran untuk agenda undian Gebyar Samsat untuk wajib pajak yang taat membayar pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat yang sadar pajak.
Mengenai pengelolaan BUMD, dari empat badan usaha milik daerah, hanya satu yang dinilai kurang sehat, yakni PT Kawasan Industri Bolok. Sementara tiga BUMD yang sehat adalah PT Bank Pembangunan Daerah NTT, PT Penjaminan Kredit Daerah NTT, dan PT Flobamor.
Dalam mengelola BUMD, Pemerintah Provinsi NTT menggandeng sejumlah pemangku kepentingan dalam bidang bisnis, seperti Kantor Dagang dan Industri (Kadin), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT untuk mengaudit, sampai membentuk tim guna mempercepat penyelesaian persoalan yang ada di BUMD tersebut. Ke depan, pemerintah segera bergerak untuk mencari investor agar proses bisnis BUMD terus berjalan.
