Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
INFO NASIONAL - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Surabaya resmi menetapkan rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2025-2029. Penetapan tersebut berlangsung pada rapat paripurna agenda penandatanganan dokumen rancangan awal RPJMD, di Gedung DPRD Surabaya, pada Rabu, 9 April 2025.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Penandatanganan dilakukan secara langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi bersama jajaran Pimpinan DPRD Kota Surabaya. Cak Eri, sapaan akrab Eri Cahyadi menjelaskan, dokumen rancangan awal RPJMD tersebut akan menjadi pedoman utama arah kebijakan pembangunan Kota Surabaya selama lima tahun mendatang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
“RPJMD ini menentukan misi kita ke depan, karena visi kita adalah transformasi Surabaya menuju kota dunia yang maju, humanis, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam dokumen tersebut, seluruh misi serta program strategis dijabarkan secara terperinci. Poin-poin penting yang tercakup antara lain penguatan karakter masyarakat, pengembangan ekonomi berkelanjutan, serta perencanaan tahunan yang konkret sepanjang periode 2025-2029.
“Misalnya target ekonomi di tahun 2026 berapa, tahun 2027 seperti apa, dan seterusnya. Begitu pula dengan pengentasan kemiskinan, semua sudah terukur dan disepakati,” ujarnya.
Rancangan awal RPJMD 2025-2029 ini juga menyentuh sektor strategis, termasuk infrastruktur. Sejumlah proyek prioritas telah dimasukkan, seperti pembangunan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB), diversi Gunungsari, flyover Bundaran Dolog, Rumah Sakit Surabaya Selatan, serta penanganan pada 180 titik genangan air.
Tak hanya itu, pengembangan infrastruktur juga mencakup pelebaran Jalan Wiyung, pembangunan 8.176 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), hingga perluasan Penerangan Jalan Umum (PJU) di 5.740 lokasi dan 29.853 titik. Selain itu, pemasangan CCTV di lingkungan perumahan sebanyak 2.345 lokasi juga menjadi bagian dari rencana pembangunan lima tahunan ini.
"Jadi banyak hal yang kita lakukan dan itu yang akan kita jadikan dalam waktu lima tahun ke depan," katanya.
Sektor pendidikan juga mendapat perhatian serius. Cak Eri menegaskan pentingnya pemerataan serta kesetaraan akses pendidikan. Dalam RPJMD 2025-2029, Pemkot Surabaya merencanakan pembangunan empat unit SD dan sepuluh unit SMP baru. Sementara itu, program rehabilitasi akan menyasar 71 unit SD dan 16 unit SMP.
Rancangan awal RPJMD ini juga mengatur proporsi jumlah sekolah dan rombongan belajar agar tidak mengganggu kualitas layanan pendidikan. "Karena selalu saya katakan, kesetaraan pendidikan ini merupakan tugas DPRD dan pemerintah kota," jelas Cak Eri.
Pada sektor transportasi massal, program yang dirancang adalah pengoperasian jalur rel ganda atau double track pada 2027. Jalur ini nantinya akan terkoneksi dengan sistem transportasi lintas wilayah kabupaten. "Sehingga nanti kita akan mengkoneksikan dengan WiraWiri yang ada di tempat kita," katanya.
Terkait pembiayaan, Cak Eri menegaskan bahwa Kota Surabaya memiliki kekuatan fiskal yang memadai dan mandiri. Pendanaan untuk pelaksanaan RPJMD ini tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah pusat, melainkan mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta skema pembiayaan alternatif lainnya.
"Alhamdulillah pemerintah kota dan DPRD Surabaya tidak tergantung dari pemerintah pusat, tapi dari PAD. Karena salah satu kota yang terkuat fiskalnya itu adalah Surabaya," jelas Cak Eri.
Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono menjelaskan, penetapan pancangan awal RPJMD merupakan salah satu syarat dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RPJMD. Dokumen tersebut akan menjadi dasar bagi proses pembahasan selanjutnya di tingkat legislatif dan eksekutif.
"Kemudian DPRD akan membentuk panitia khusus untuk membahas Raperda RPJMD Kota Surabaya. Jadi sebelum pembahasan Raperda, ditetapkan dulu rancangan awal RPJMD," kata Adi.
Ia juga menegaskan bahwa sejumlah isu krusial akan menjadi fokus dalam pembahasan RPJMD mendatang. Termasuk infrastruktur, penanggulangan banjir, transportasi, penguatan ekonomi, peningkatan mutu pendidikan, serta pengembangan fasilitas publik seperti gedung perkantoran.
"Termasuk masalah parkir. Ini akan dikupas seluruh persoalan dalam Pansus yang membahas Raperda RPJMD," jelas Adi.
Mengenai jadwal penyelesaian, Adi menyampaikan bahwa DPRD Surabaya menargetkan pembahasan Raperda RPJMD rampung pada Agustus 2025. "Kami sepakati sekitar bulan Agustus sehingga kita bisa memiliki Raperda RPJMD 2025-2029. Dimana nantinya itu akan dijadikan acuan arah pembangunan Kota Surabaya," kata dia. (*)
