Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo

Sekjen MPR Raih Gelar Doktor dengan Sangat Memuaskan

Setelah menerima ijazah kelulusan, Ma'ruf berharap disertasinya tak hanya sebatas kajian akademik saja, tapi juga dapat diangkat untuk penataan sistem kenegaraan.

7 Agustus 2018 | 18.58 WIB

Setelah melalui sederet ujian pertanyaan dari tim penguji, Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan
Rakyat (Sekjen MPR), Ma’ruf Cahyono dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dari
Universitas Jayabaya pada Selasa 7 Agustus 2018. (foto:dok. MPR)
Perbesar
Setelah melalui sederet ujian pertanyaan dari tim penguji, Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sekjen MPR), Ma’ruf Cahyono dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dari Universitas Jayabaya pada Selasa 7 Agustus 2018. (foto:dok. MPR)

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

INFO NASIONAL – Setelah melalui sederet ujian pertanyaan dari tim penguji, Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (Sekjen MPR) Ma’ruf Cahyono dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dari Universitas Jayabaya, Selasa, 7 Agustus 2018.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

“Setelah mempertimbangkan hasil ujian saudara Ma’ruf Cahyono, kami nyatakan saudara lulus dengan predikat sangat memuaskan, rasa cumlaude, dan menjadi doktor ke-182 yang pernah dicetak Universitas Jayabaya,” kata Rektor Universitas Jayabaya Amir Santoso.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam promosi ujian terbuka yang digelar di Kampus Jayabaya Pulomas, Jakarta, Ma’ruf mempresentasikan disertasinya yang berjudul “Haluan Negara sebagai Dasar Pertanggungjawaban Presiden dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintah Berdasarkan Prinsip Negara Demokrasi Konstitusional”.

Sidang disertasi yang dimulai pukul 10.00 itu, meneliti soal hilangnya Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN), yang dirindukan masyarakat Indonesia. Dalam data yang dipaparkan, 81,5 persen rakyat Indonesia masih menginginkan adanya GBHN kembali dalam penyelenggaraan negara. “Artinya, masyarakat masih percaya GBHN dapat memperjelas arah pembangunan karena merupakan landasan pedoman operasional pembangunan,” ujar Ma’ruf.

Hal ini kemudian ditanyakan lebih lanjut oleh tim penguji dan berhasil dijawab dengan cerdas dan lugas. Beberapa pertanyaan lain pun tidak ada yang terlewat dengan jawaban memuaskan meski secara psikologi ada ketegangan yang menyelimuti. Tentu saja ketegangan tak dapat dihindari pada suasana sidang apa pun dan di mana pun.

Namun, salah satu tim penguji memecah ketegangan dengan pertanyaan di luar pembahasan ilmiah. Amir Santoso, pemimpin ujian disertasi Ma’ruf, itu membuka halaman awal disertasi yang berisi ucapan terima kasih. Di dalamnya tertulis beberapa nama, tapi hanya nama mertua yang tidak dicantumkan. “Kalau saudara punya istri dan punya anak, berarti saudara punya mertua. Kenapa tidak ada nama mertua saudara di sini?” tanya Amir yang membuat seisi ruang sidang tertawa dan mencairkan suasana.

Pada kesempatan itu, sejumlah pejabat hadir memberi dukungan dalam ujian doktor Ma'ruf, di antaranya Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta, Wakil Ketua DPD Ahmad Muqowam, dan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah.

Zulkifli mengucapkan selamat kepada Ma’ruf beserta keluarga yang turut hadir. “Pencapaian Ma'ruf merupakan hal yang patut dibanggakan,” katanya.

Ma'ruf sendiri merasa sangat bangga atas pencapaiannya yang berhasil meraih gelar Doktor. Setelah menerima ijazah kelulusan, dia berharap disertasinya tak hanya sebatas kajian akademik saja, melainkan juga dapat diangkat untuk penataan sistem kenegaraan. Selain itu, secara kebetulan karya akademik Ma’ruf ini terkait dengan materi yang akan dibahas MPR di sidang tahunan pekan depan.

“Ketua MPR sudah mengatakan akan membentuk panitia ad hoc 1 dan kebetulan materi yang akan dibahas adalah haluan negara. Saya kira ada relevansinya dan mudah-mudahan disertasi ini bisa menjadi rujukan. Pikiran-pikiran yang sudah didekati secara akademik bisa menjadi rujukan dalam penyempurnaan sistem ketatanegaraan, utamanya tentang haluan negara,” tutur pria kelahiran Banyumas ini.

Kepada awak media, lebih lanjut Sekjen MPR ini menuturkan penguatan kelembagaan MPR dengan rekonstruksi GBHN mesti masuk dalam konstitusi. Lembaga yang membuat haluan negara atau apapun namanya nanti adalah Lembaga MPR. (*)

Nurul Tirsa Sari

Nurul Tirsa Sari

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus