![Presiden AS Joe Biden berbicara tentang sektor lapangan pekerjaan dan ekonomi di Gedung Putih di Washington, AS, 7 April 2021. [REUTERS / Kevin Lamarque]](https://statik.tempo.co/data/2021/04/14/id_1014255/1014255_720.jpg)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden Joe Biden menyetujui rencana penjualan senjata berpemandu presisi senilai US$ 735 juta (Rp 10,4 triliun) ke Israel.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Sumber-sumber kongres AS juga mengatakan pada Senin bahwa anggota parlemen AS diperkirakan tidak akan menolak kesepakatan tersebut meskipun ada kekerasan antara Israel dan militan Palestina.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini
Dikutip dari Reuters, 18 Mei 2021, tiga pembantu kongres mengatakan Kongres secara resmi diberitahu tentang rencana penjualan senjata ke Israel pada 5 Mei, sebagai bagian dari proses peninjauan reguler sebelum perjanjian penjualan senjata asing utama dapat dilanjutkan.
Penjualan tersebut pertama kali dilaporkan oleh Washington Post.
Kongres diberitahu tentang penjualan yang direncanakan pada bulan April, sebagai bagian dari proses peninjauan informal sebelum pemberitahuan resmi pada 5 Mei. Di bawah undang-undang AS, pemberitahuan resmi memberikan waktu 15 hari bagi Kongres untuk menolak penjualan tersebut. Namun, sumber mengatakan Kongres AS tampaknya tidak akan keberatan dengan penjualan senjata itu.
Penjualan Joint Direct Attack Munition, atau JDAM, yang dibuat oleh Boeing Co, dianggap sebagai penjualan rutin pada saat itu, sebelum kekerasan pecah di Yerusalem dan Gaza.
Joint Direct Attack Munition adalah perangkat ekor pemandu yang dipasang pada bom dan mengubah bom menjadi amunisi "pintar" yang bisa menghantam target secara akurat meski dalam cuaca buruk, menurut situs web Boeing.
JDAM terdiri dari bagian ekor baru yang berisi sistem navigasi inersia/sistem pemosisian global (INS/GPS) dan sayap untuk stabilitas dan daya angkat tambahan.
Personel AS mempersiapkan GBU-31 Joint Direct Attack Munition.[Foto Angkatan Udara AS oleh Sersan Staf Jessica Kochman/US Airforce]
Tidak ada keberatan pada saat itu oleh para pemimpin Demokrat dan Republik dari komite urusan luar negeri kongres yang meninjau penjualan tersebut, kata para ajudan, Reuters melaporkan.
Saat dimintai komentar, juru bicara Departemen Luar Negeri AS mencatat bahwa departemen tersebut dibatasi berdasarkan undang-undang dan peraturan federal untuk memberikan komentar secara terbuka, atau mengkonfirmasi detail aktivitas pemberian lisensi yang terkait dengan penjualan komersial langsung seperti perjanjian JDAM.
"Kami tetap sangat prihatin tentang kekerasan saat ini dan berupaya untuk meredakan ketegangan," kata juru bicara itu.
Dukungan kuat untuk Israel adalah nilai inti bagi anggota Demokrat dan Republik dari Kongres AS, meskipun ada seruan dari beberapa Demokrat yang paling progresif untuk mengambil sikap yang lebih keras terhadap pemerintahan Benjamin Netanyahu.
Undang-undang AS mengizinkan Kongres untuk menolak penjualan senjata, tetapi tidak mungkin melakukannya dalam kasus ini. Karena Israel termasuk di antara segelintir negara yang kesepakatan militernya disetujui dalam proses yang dipercepat, periode untuk keberatan penjualan senjata akan ditutup sebelum anggota parlemen dapat mengeluarkan resolusi ketidaksetujuan, bahkan jika mereka menginginkannya.
Foto 
