Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini ada 15 danau di Indonesia yang kondisinya kritis. Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan penyelamatan danau sudah masuk ke dalam rancangan teknokratis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
"Kami sudah masukkan juga danau dalam prioritas untuk rencana kerja pemerintah 2020 yang sudah merupakan bagian dari RPJMN 2020-2024 yang bersifat teknokratis," kata Bambang dalam Rapat Koordinasi Revitalisasi Gerakan Penyelamatan Danau di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Selasa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Menteri Luhut Beberkan Kerusakan Parah Danau Toba
Dia mengatakan ada dua masalah kondisi danau saat ini, yakni volume danau yang menyusut dan kualitas danau menurun.
Hal itu mendorong Bappenas memasukkan penyelamatan danau ke dalam RPJMN.
Bambang mengatakan masalah utama danau adalah pemanfaatan danau tanpa mengindahkan daya dukung, degradasi lingkungan dan perilaku manusia seperti pencemaran, penebangan pohon sembarangan, dan penangkapan ikan secara ilegal.
Dia mengatakan dari 15 danau prioritas nasional, kondisi Danau Maninjau di Sumatera Barat menjadi buruk karena perikanan danau yang berlebihan, sedangkan Danau Limboto di Gorontalo terganggu oleh degradasi lingkungan.
Apalagi perilaku manusia yang merusak kelestarian dan kualitas danau dengan menjadikannya sebagai tempat pembuangan sampah.
"Begitu melihat air apakah sungai atau danau melihatnya adalah sebagai tempat sampah bukan sebagai sesuatu yang harus dilindungi. Itulah yang membuat sungai-sungai dan danau-danau tercemar tercemar karena perilaku kita melihat air itu sebagai tempat membuang sampah," ujarnya.
Menurut dia, perilaku semacam itu harus diubah, serta masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan lain harus aktif dalam upaya penyelamatan danau.
Untuk itu, dia mengatakan melalui rapat koordinasi itu semua pihak diharapkan berkontribusi untuk mempercepat penyelamatan danau prioritas nasional.
Dalam rapat koordinasi itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Mochamad Basoeki Hadimoeljono mengatakan memang revitalisasi danau prioritas tidak bisa hanya dilakukan beberapa kementerian atau lembaga tetapi seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat perbaikan kualitas danau prioritas.
"Yang sudah dikerjakan itu masih parsial, saya sungguh kesepian memang melaksanakan, dari 15 danau yang menjadi prioritas sudah saya tangani minimal sudah saya sentuh 10 danau tapi saya merasa kesepian," ujarnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
15 Danau Kritis
Kelima belas danau yang masuk kritis adalah: 1. Danau Rawapening di Jawa Tengah, 2. Rawa Danau di Banten, 3 Danau Batur di Bali, 4. Danau Toba di Sumatera Utara.
5. Danau Kerinci di Jambi, 6. Danau Maninjau dan 7. Danau Singkarak di Sumatera Barat, 8. Danau Poso di Sulawesi Tengah, 9. Danau Cascade Mahakam-Semayang.
10. Danau Melintang dan Danau Tondano di Sulawesi Utara, 11. Danau Tempe dan Danau Matano di Sulawesi Selatan, 12. Danau Limboto di Gorontalo, 13. Danau Sentarum di Kalimantan Barat, 14. Danau Jempang di Kalimantan Timur, dan 15. Danau Sentani di Papua.
Danau Limboto, Gorontalo, termasuk salah satu dari 15 danau kritis di Indonesia. Danau ini menjadi prioritas nasional dalam penanganan terpadu oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah.
Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, Selasa, 26 Maret 2019, mengatakan penyelamatan Danau Limboto harus benar-benar ditangani secara serius oleh semua pihak.
"Selain berfungsi sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, Danau Limboto juga berfungsi sebagai sumber mata pencaharian warga sekitar," ujarnya.
Ia menjelaskan, sudah banyak hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam upaya penyelamatan danau Limboto.
"Salah satunya menggandeng berbagai pihak untuk membersihkan Danau Limboto dari eceng gondok," ucapnya.
Kepala Bappeda Kabupaten Gorontalo Cokro Katili menuturkan, Danau Limboto merupakan 15 danau prioritas nasional dalam penanganan terpadu baik oleh pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten.
"Dalam rangka itu, Bupati Nelson bersama 14 Gubernur dan Bupati yang mewakili danau prioritas di indonesia menyatakan empat kesepakatan penyelamatan danau prioritas nasional," katanya.