14 September 2021 | 16.58 WIB
Belakangan wacana soal amandemen terbatas UUD 1945 agar MPR Kembali memiliki kewenangan menetapkan pedoman pembangunan nasional melalui Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) gencar tersiar. Ini lantaran Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan ihwal tersebut pada sidang tahunan MPR 16 Agustus 2021 lalu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Asas jurnalisme kami bukan jurnalisme yang memihak satu golongan. Kami percaya kebajikan, juga ketidakbajikan, tidak menjadi monopoli satu pihak. Kami percaya tugas pers bukan menyebarkan prasangka, justru melenyapkannya, bukan membenihkan kebencian, melainkan mengkomunikasikan saling pengertian. Jurnalisme kami bukan jurnalisme untuk memaki atau mencibirkan bibir, juga tidak dimaksudkan untuk menjilat atau menghamba ~ 6 Maret 1971
