Aturan-aturan yang Perlu Anda Ketahui tentang Polisi Tidur

TEMPO.CO, Jakarta - Polisi tidur merupakan hal yang cukup sering ditemui. Wujudnya berupa permukaan jalan yang dibuat lebih tinggi atau menonjol daripada permukaan jalan lain. Umumnya, tujuan penggunaan polisi tidur adalah untuk membatasi kecepatan kendaraan yang tengah melaju di atas aspal.

Meskipun memiliki tujuan yang baik dan jelas, polisi tidur sering kali membawa kerugian bagi pengguna jalan. Alih-alih mampu membatasi kecepatan kendaraan, para pengemudi tak jarang terjatuh karena polisi tidur yang terlalu tinggi. Dalam beberapa kasus, kendaraan yang digunakan oleh pengemudi bahkan mengalami kerusakan yang cukup parah karena menerjang polisi tidur yang terlalu tinggi. Lantas, apakah ada aturan mengenai polisi tidur? 

Dalam Undang-Undang, istilah polisi tidur tidak pernah ditemukan. Beberapa Peraturan Daerah menggunakan istilah tanggul jalan atau tanggul pengaman jalan. Aturan mengenai pembuatan tanggul jalan berbeda-beda antara satu Peraturan Daerah dengan Peraturan Daerah lainnya. 

Sementara itu, dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), polisi tidur termasuk dalam salah satu alat pengendali dan pengaman pengguna jalan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 6 UU LLAJ. Aturan lebih lanjut mengenai alat pengendali dan pengaman pengguna jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan jalan serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan. 

Dalam UU LLAJ dan turunannya tersebut, polisi tidur termasuk sebagai alat pembatas kecepatan. Alat pembatas kecepatan dibagi menjadi tiga jenis, yakni speed bump, speed hump, dan speed table. Masing-masing pembatas kecepatan itu memiliki aturan sebagai berikut: