Anggaran Fantastis Baju Dewan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD Jakarta meloloskan anggaran pengadaan atribut serta pakaian dinas anggota Dewan sebesar Rp 1,7 miliar. Setiap anggota legislatif akan menerima lima setelan pakaian senilai Rp 16 juta. Pengamat menilai anggota eksekutif dan legislatif tak peka terhadap kondisi masyarakat yang masih kesulitan di masa pandemi Covid-19.

31 Maret 2022 | 00.00 WIB

Perbesar

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (tengah) usai memimpin rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, 28 September 2021. TEMPO/ Hilman Fathurrahman W

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Ringkasan Berita

Pemprov dan DPRD DKI Jakarta berdalih PP Nomor 18 Tahun 2017 sebagai dasar penganggaran pakaian dinas Rp 1,7 miliar.
Setiap pakaian yang diterima anggota Dewan bernilai Rp 2,4-3,6 juta sudah dipotong pajak.
DPRD mengklaim seluruh mata anggaran pada APBD harus dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja.

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta kembali meloloskan mata anggaran mewah bagi kepentingan anggota legislatif. Mereka menyetujui pengalokasian dana hingga Rp 1,7 miliar untuk pengadaan pakaian dinas serta pakaian adat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022. “Sudah dibahas dan disetujui. Sudah dilihat Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Jadi, saya rasa semua sudah sesuai,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, kemarin, 30 Maret.