Scroll ke bawah untuk membaca berita

Logo
Arsip

Polisi Perketat Pengamanan di DPR Terkait Demo 30 September

Saat ini, petugas sudah menutup sejumlah akses jalan yang menuju depan pintu Gedung DPR terkait demo 30 September.

30 September 2019 | 09.36 WIB

Polisi bersalaman dengan seorang mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jawa Timur saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jatim, Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 26 September 2019. Ribuan mahasiswa di berbagai daerah menggelar aksi untuk menolak RKUHP dan UU KPK. ANTARA
Perbesar
Polisi bersalaman dengan seorang mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jawa Timur saat aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jatim, Surabaya, Jawa Timur, Kamis, 26 September 2019. Ribuan mahasiswa di berbagai daerah menggelar aksi untuk menolak RKUHP dan UU KPK. ANTARA

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah Metro Jaya memasang kawat berduri dan beton pembatas jalan di sekitar gedung DPR guna mengantisipasi rencana demo 30 September hari ini.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo

Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar M Nasir mengatakan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di sekitar gedung DPR bersifat situasional. "Disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat keamanan di lokasi," kata dia, Senin, 30 September 2019.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Saat ini, kata Nasir, petugas sudah menutup sejumlah akses jalan yang menuju depan pintu Gedung DPR di Jalan Gatot Subroto menuju Slipi. Petugas telah memasang beton pembatas jalan di sana. Sekitar gedung DPR juga sudah dipasangi kawat berduri.

Dari informasi yang beredar, aksi hari ini merupakan aksi lanjutan yang digelar pada 24 September lalu. Elemen mahasiswa dan masyarakat akan kembali menyuarakan penolakan terhadap RUU KUHP dan sejumlah RUU kontroversial lain.

Adapun hari ini, DPR menggelar agenda Sidang Paripurna Penutupan periode 2014-2019. Paripurna juga mengagendakan laporan pimpinan Panitia Khusus (Pansus) DPR terkait hasil kajian pemerintah atas pemindahan ibu kota negara. Agenda ketiga Rapat Paripurna DPR adalah pembahasan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkoperasian.

close

Baca berita dengan sedikit iklan, klik disini

Logo
Logo Tempo
Unduh aplikasi Tempo
download tempo from appstoredownload tempo from playstore
Ikuti Media Sosial Kami
© 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum
Beranda Harian Mingguan Tempo Plus