Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memutuskan memperpanjang masa penyaluran bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram hingga Juni 2024. Semula, program bansos beras disalurkan hingga November 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
“Tadi sudah diputuskan, harusnya bansos beras itu sampai September, Oktober, November, diperpanjang Desember. Kemudian Januari, Februari, lanjut sampai kuartal kedua 2024, Maret, April, Mei, Juni,” kata Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas,di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 6 November 2023.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Salah satu pertimbangan pemerintah memperpanjang pembagian bansos beras itu, kata Zulhas, agar memperkuat intervensi pemerintah dalam mengendalikan harga beras. Pasalnya harga bahan pokok tersebut belum juga menurun setelah melonjak drastis sejak beberapa waktu lalu.
“Akan terus diperpanjang mengingat harga beras yang masih terus, memang tidak naik lagi, tapi belum turun. Oleh karena itu bantuan dilanjutkan,” kata Zulhas.
Adapun bantuan beras 10 kilogram itu akan diberikan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Saat ini, stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog sebesar 1.442.945 ton per 2 November 2023. Sementara, realisasi penyaluran bantuan pangan sebesar 94,95 persen pada bulan September dan 94,89 persen bulan Oktober, serta 18,45 persen bulan November 2023.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kesempatan sebelumnya menyampaikan Perum Bulog telah siap meningkatkan ketersediaan cadangan beras. Untuk pengadaan beras itu, Presiden Jokowi menginstruksikan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dapat segera melunasi utang kepada Perum Bulog sebesar Rp 16 triliun.
Dana itu akan digunakan Bulog yang kini tengah butuh tambahan anggaran untuk impor beras tahap pertama Rp 7,9 triliun, impor beras tahap kedua Rp 8,4 triliun dan biaya distribusi Rp2,8 triliun.
"Tadi arahan Bapak Presiden bahwa Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp 16 triliun," kata Airlangga.
ANTARA
Foto 
